Contoh soal PERSATUAN DAN KESATUAN bangsa Indonesia dari masa ke masa Kelas 12

30 Questions | Total Attempts: 32711

  • Negara Kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.  Pernyataan ini adalah pengertian negara kesatuan menurut ....

  • Negara kesatuan sering juga disebut negara ....

  • Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah lewat mekanisme otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa negara kesatuan tersebut menganut sistem ....

  • Berikut ini yang bukan merupakan makna dari slogan “NKRI Harga Mati” adalah ....

    • Jiwa patriotisme bangsa Indonesia

    • Semangat persatuan dan kesatuan

    • Kekuasaan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat

    • Mencintai tanah air dan setiap jengkal wilayah NKRI

    • Semangat menjaga kedaulatan negara

  • Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yaitu pada alinea ....

  • Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tersirat di dalam batang tubuh UUD NKRI Tahun 1945 pada pasal ....

  • Meskipun telah menjadi pegangan, UUD NKRI Tahun 1945 pada masa revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Penyebab utamanya adalah ....

    • Pemerintahan yang baru dibentuk masih terbatas

    • Provinsi yang dibentuk masih sedikit

    • Kekuasaan Presiden menjadi untuk sementara waktu teramat luas

    • Semua kekuatan negara masih difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan

    • Propaganda Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia

  • Pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan negara yang baru dapat dibentuk adalah berikut ini, kecuali ....

  • Pada masa revolusi kemerdekaan, kekuasaan MPR dan DPR pada mulanya dipegang oleh Presiden, itupun hanya untuk sementara waktu. Namun, kemudian diberikan kepada ....

  • Begitu kuatnya tekad dan semangat untuk tetap mempertahankan dan kedaulatan NKRI, pemerintah Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan rela untuk menyimpang dari ketentuan UUD NKRI 1945 demi menghadapi propaganda Belanda. Salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan....

  • Bentuk negara Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat pernah mengalami perubahan, yaitu menjadi negara ....

  • Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ....

  • Salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat adalah Negara Republik Indonesia, yang pada masa itu pemerintahannya berpusat di ....

  • Meskipun tidak berbentuk negara kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat, semangat untuk mempersatukan wilayah Indonesia tetap menggelora. Hal ini dibuktikan dengan tetap melakukan beberapa kali operasi militer untuk menumpas gerakan-gerakan separatis yang mengancam kedaulatan di semua wilayah Indonesia. Adapun operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Pemberontakan APRA dilakukan oleh ....

    • Tentara Teritorium Indonesia Timur

  • Perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan nama ....

    • Konferensi Meja Bundar (KMB)

  • Gerakan separatis terbesar yang melakukan pemberontakan di hampir seluruh wilayah-wilayah penting di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah gerakan ....

  • Sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dan untuk menampung aspirasi rakyat, pada masa demokrasi liberal dilaksanakan Pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada tahun ....

  • Apapun bentuk negara yang coba diterapkan oleh bangsa Indonesia, baik itu atas dasar desakan pihak asing maupun demi menjaga stabilitas negara. Bangsa Indonesia pada akhirnya tetap teguh pada pendiriannya tentang bentuk negara kesatuan ditandai dengan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Hal ini secara tegas terdapat pada isi ....

  • Pada masa Orde Lama, awalnya Presiden Soekarno ingin mengembalikan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi di Indonesia, dengan berpedoman pada Sila Keempat Pancasila. Namun dalam prakteknya, konsep demokrasi yang diberlakukan adalah ....

  • Berikut ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan terhadap UUD Tahun 1945 selama masa Orde Lama, kecuali ....

    • Anggota DPR-GR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

    • Anggota MPR-S diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

    • Penetapan Presiden seumur hidup oleh MPR-S

    • Pemerasan unsur-unsur Pancasila dari lima (5) menjadi tiga (3), lalu menjadi satu (1)

    • Membentuk Front Nasional yang sebenarnya hanya sebagai Ormas

  • Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada akhirnya mencapai titik nadir dan menorehkan catatan hitam sejarah perjuangan bangsa, dengan terjadinya peristiwa ....

  • Semua pemberontakan dan gerakan separatis di Indonesia, selain berlatar belakang unsur politik, juga mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena memberikan ancaman pada unsur .... bangsa Indonesia.

  • Tumbangnya Pemerintahan Orde Lama ditandai dengan munculnya mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memimpin negara dan pemerintahan, melalui sebuah surat perintah yang dikenal dengan nama ....

  • Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memprioritaskan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Demi kelancaran dalam pelaksanaannya, ekses yang digunakan pemerintah pada masa itu adalah pendekatan ....

  • Meskipun diakui bahwa pemerintahan Orde Baru banyak menorehkan catatan gemilang atas keberhasilannya dalam pembangunan di berbagai bidang, namun realisasi pembangunan dalam konsep negara kesatuan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan ....

    • Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad dan kepentingan individu

    • Kedudukan lembaga eksekutif jauh lebih dominan dari pada lembaga legislatif

    • Minimnya aturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan Presiden

    • Supremasi hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya

    • Pembangunan tidak merata dan hanya dimaksimalkan di pusat

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA