0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views1 page- , active
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan atau kesejahteraan hidup untuk warga negara dan dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka yang memerintahkan negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil" (Aristoteles). Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.
Penjelasan undang-undang dasar 1945 mengatakan, diantaranya "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Matcsstaat)". Jadi jelas cita-cita negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan ataupun di inginkan setiap warga negara bukanlah hukum yang semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan otoriter. Hukum tersebut bukanlah hukum yang adil (just law) yang didasarkan pada keadilan bagi rakyatnya.
"Warga negara mengidolakan negara hukum yang adil"
Page 2
Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan atau kesejahteraan hidup untuk warga negara dan dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka yang memerintahkan negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil" (Aristoteles). Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.
Penjelasan undang-undang dasar 1945 mengatakan, diantaranya "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Matcsstaat)". Jadi jelas cita-cita negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan ataupun di inginkan setiap warga negara bukanlah hukum yang semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan otoriter. Hukum tersebut bukanlah hukum yang adil (just law) yang didasarkan pada keadilan bagi rakyatnya.
"Warga negara mengidolakan negara hukum yang adil"
Lihat Politik Selengkapnya
Page 3
Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan atau kesejahteraan hidup untuk warga negara dan dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka yang memerintahkan negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil" (Aristoteles). Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.
Penjelasan undang-undang dasar 1945 mengatakan, diantaranya "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Matcsstaat)". Jadi jelas cita-cita negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan ataupun di inginkan setiap warga negara bukanlah hukum yang semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan otoriter. Hukum tersebut bukanlah hukum yang adil (just law) yang didasarkan pada keadilan bagi rakyatnya.
"Warga negara mengidolakan negara hukum yang adil"
Lihat Politik Selengkapnya
Page 4
Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan atau kesejahteraan hidup untuk warga negara dan dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka yang memerintahkan negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil" (Aristoteles). Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.
Penjelasan undang-undang dasar 1945 mengatakan, diantaranya "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Matcsstaat)". Jadi jelas cita-cita negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan ataupun di inginkan setiap warga negara bukanlah hukum yang semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan otoriter. Hukum tersebut bukanlah hukum yang adil (just law) yang didasarkan pada keadilan bagi rakyatnya.
"Warga negara mengidolakan negara hukum yang adil"
Lihat Politik Selengkapnya
Contoh minimal 2 (dua) negara monarki dualistik
ga nyuruh ngisi semua but klo semua juga g papa bangett
Hubungan antarbangsa, diperlukan adanya saling menukar informasi yang barkaitan dengan bidang hukum antarbangsa yang dilakukan adalah asas....
1. Jelaskan mengenai perbedaan tentang kondisi alam yang dapat membuat keberagaman mngenai masyarakat Indonesia 2. Bagaiaman cara mewujudkan dan menja … ga keberagaman di Indonesia 3. Berikan contoh sikap toleran dalam kehidupan beragama 4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia? 5. Coba jelaskan dan uraikan tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di lihat yang di lihat melalui aspek hukum 6. Berikan beberap contoh mengenai tindakan yang melanggar ham 7. Sebutkan mengenai 4 dari institusi HAM yang ada di Indonesia
Ikrar sumpah pemuda adalah hasil keputusan dari kerapatan tanggal 28oktober 1928, dalam....
QuizzzJaringan nusantara terbentuk melalui ?
Quizzzkepanjangan TKR ialah
Sebutkan peristiwa yang disebut penegas arah perjuangan bangsa indonesia !
Bagaomna cara mengembangkan diri sebagai guru dan contoh spesigikasinya
b. Masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi dalam masyarakat (bdg. Yak. 2: 1, 15, 17, 26)