10 departemen kepolisian terburuk 2022

17 Juni 2020

Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar,

Presiden AS, Donald Trump, menandatangani surat perintah eksekutif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani surat perintah eksekutif untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Namun reformasi yang dimaksudkan Trump justru menolak seruan untuk menghentikan pendanaan atau merombak kepolisian.

Dalam surat perintah eksekutifnya, Trump menawarkan pendanaan dari pemerintah federal untuk memperbaiki tindakan para polisi, termasuk membuat sebuah basis data untuk melacak aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Berbicara di Gedung Putih, Selasa (16/06) waktu setempat, Trump memulai pembicaraan dengan mengaku baru menemui sejumlah keluarga kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan anggota keluarga. Termasuk di dalamnya keluarga Antwon Rose, Botham Jean dan Ahmaud Arbery - pria kulit hitam yang dibunuh di Georgia awal tahun ini.

Namun saat itu, tak ada perwakilan dari keluarga yang hadir bersama Trump. Sang presiden berbicara dengan dijaga oleh para pengawal.

• Trump dukung pelarangan teknik tekan leher dalam penangkapan polisi, namun menegaskan itu sesekali diperlukan
• Mengapa polisi AS jarang sekali dinyatakan bersalah ketika dituduh melakukan pembunuhan?
• Trump keluarkan perintah eksekutif untuk "hapus perlindungan hukum bagi perusahaan media sosial'

Surat ini dirilis di tengah kemarahan sebagian masyarakat Amerika Serikat atas kematian seorang kulit hitam.

Sebelumnya, sejumlah kota di Amerika Serikat telah menyerukan reformasi besar-besaran di institusi kepolisian.

Apa yang Trump sampaikan?

Dalam pernyataannya, Trump kembali membela kepolisian sembari mengutuk para penjarah dan tindakan "anarkis".

"Kita harus menemukan kesamaan," kata Trump. "Tapi saya menentang keras dorongan radikal dan berbahaya untuk menghentikan pendanaan, merombak, dan membubarkan departemen kepolisian kita."

Dia menambahkan, bahwa "tanpa polisi, akan terjadi kekacauan".

"Warga Amerika percaya kita harus mendukung keberanian anggota polisi baik pria dan wanita yang menjaga keamanan di jalanan dan membuat kita aman," kata Trump.

"Warga Amerika juga percaya kita harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan memberikan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan kepolisian, perekrutan, dan penguatan komunitas."

Upaya terbaru untuk mereformasi kepolisian ini terjadi setelah kematian George Floyd akhir bulan lalu.

Sumber gambar, EPA

Keterangan gambar,

Gelombang aksi unjuk rasa bertajuk 'Black Lives Matter' terus terjadi di Amerika dalam beberapa pekan terakhir.

Floyd meninggal setelah petugas polisi kulit putih di Minneapolis menekan lehernya dengan lutut hampir selama sembilan menit. Terbunuhnya Floyd mendorong aksi unjuk rasa global dengan gerakan bernama 'Black Lives Matter'

Ada kemarahan baru setelah kematian pria kulit hitam lainnya, Rayshard Brooks, saat upaya penangkapan di Atlanta, Jumat lalu.

• Kematian George Floyd: Mengapa demonstrasi damai bisa berubah menjadi kerusuhan
• Negara-negara yang membalas serangan Trump atas tudingan pelanggaran hak-hak demokrasi
• Warga kulit hitam ditembak mati polisi di AS, kepala polisi mengundurkan diri

Apa saja isi surat perintah eksekutif Trump?

Surat perintah eksekutif ini dikeluarkan Trump pada saat Partai Demokrat dan Republik di Kongres Amerika Serikat sedang mengembangkan bentuk reformasi kepolisian versi mereka sendiri.

Perintah eksekutif presiden bertujuan untuk menambah insentif pendanaan kepolisian agar lebih maju, melalui sejumlah hibah federal untuk "pelatihan terbaik".

Perintah eksekutif presiden juga membentuk basis data federal untuk menampung keluhan masyarakat terhadap anggota kepolisian.

Selain itu, perintah eksekutif juga mendorong pengerahan pekerja sosial untuk menggandeng kepolisian dalam menangani kasus non-kekerasan, termasuk kecanduan narkotika dan tunawisma.

Gedung Putih menekankan ide ini untuk membawa kepolisian lebih dekat dengan masyarakat.

Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar,

Presiden AS Donald Trump

Perintah eksektif juga memprioritaskan pendanaan federal kepada departemen yang memperoleh sertifikat dengan standar tinggi mengenai pelatihan penurunan eskalasi dan penggunaan pasukan.

"Sebagai bagian dari proses kredensial yang baru, tindakan memiting akan dilarang kecuali mengancam nyawa seorang petugas kepolisian," kata Trump. "Semua orang mengatakan ini lah saatnya, kita harus melakukannya."

Presiden mengatakan pemerintah mencari hal baru "mengurangi penggunaan senjata mematikan untuk mencegah kematian".

Trump menggambarkan insiden di Atlanta sebagai "sangat mengganggu", dan inisiatifnya adalah "tentang keamanan".

Presiden juga menyesalkan kematian George Floyd, tapi menolak anggapan rasisme telah mendarah daging di tubuh kepolisian.

Kritik terhadap kebijakan Trump?

Para kritikus mengatakan kebijakan ini gagal untuk mereformasi departemen kepolisian secara mendalam, seperti yang banyak diinginkan orang.

Setelah pengumuman itu, pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer meminta anggota parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang lebih berani.

"Sayangnya, perintah eksekutif ini tidak akan tersampaikan untuk memberikan perubahan makna dan akuntabilitas yang menyeluruh di departemen kepolisian, seperti keinginan warga Amerika," katanya.

Petinggi Demokrat, Nancy Pelosi mengatakan, perintah eksekutif sebagai "gagal total dan sangat kurang tentang apa yang diperlukan untuk membasmi epidemi ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi yang telah membunuh ratusan warga kulit hitam".

"Dalam momentum menyedihkan ini, kita harus menuntut perubahan yang lebih berani, bukan menyerah pada keterbatasan minimal," dia melanjutkan.

Perintah presiden juga tidak berpengaruh terhadap syarat kekebalan (qualified immunity) - sebuah doktrin melindungi petugas pemerintah dari tanggung jawab, kecuali mereka melanggar hak-hak konstitusional yang "ditetapkan dengan jelas".

Para pendukung reformasi mengatakan dengan doktrin itu berarti polisi dapat dimintai pertanggungjawaban, tapi Gedung Putih menyebut persoalan ini adalah bukan pemicu, dan Mahkamah Agung pada Senin kemarin, menolak untuk melakukan peninjauan.

Kristina Roth, dari Amnesty Internasional Amerika, menganalogikan perintah Trump ini "sama seperti pembalut luka tembak"

Hukum dan perintah presiden

Analisis oleh Tara McKelvey, Koresponden BBC di Gedung Putih

Dengan meneken perintah eksekutif, Trump sudah menyerah, sedikit.

Dia menyebut dirinya sendiri sebagai hukum dan ketertiban, lalu mengambil sebuah pendekatan garis keras kepada para pengunjuk rasa. Tapi pada Selasa kemarin, dia berbicara tentang perubahan kepolisian.

Dia menggunakan bahasa yang dramatis, mengatakan bahwa dia sebelumnya peduli terhadap keadilan. Dia juga menjelaskan bahwa dalam perintah eksekutifnya, misalnya, polisi akan ditemani oleh pekerja sosial saat mereka menangani para pecandu narkotika dan tunawisma.

Bagaimanapun, perintah eksekutif bukanlah seperti apa yang diinginkan kalangan aktivis.

Presiden berbicara lebih bersemangat tentang ekonomi, dan Gedung Putih diisi oleh para staf yang tidak menggunakan masker wajah.

Mereka - seperti presiden - mencoba untuk untuk menunjukkan kesan bahwa negara dan ekonomi saat ini kembali pada kondisi yang sehat seperti sedia kala.

Apa usulan reformasi lainnya?

Di Minneapolis, sejumlah anggota dewan mewacanakan untuk menghentikan pendanaan dan membubarkan kepolisian.

Di Atlanta, setelah kematian Rayshard Brooks, Wali Kota Keisha Lance Bottoms meminta serangkaian perubahan terkait penggunaan senjata mematikan oleh polisi. Hal ini termasuk tindakan "ikut campur" jika ada anggota polisi yang melihat sesama polisi melakukan pelanggaran.

San Francisco, Los Angeles, New York dan Chicago adalah sebagian kota yang mengatakan mereka akan mereformasi kepolisian dalam menggunakan kekuatan dan mencopot anggota polisi yang rasis.

Di New York, Gubernur Andrew Cuomo menandatangani aturan Selasa kemarin, yang mewajibkan anggota polisi menggunakan kamera di tubuhnya, dan membuat kantor baru untuk menginvestigasi anggota polisi yang melakukan pelanggaran.

Di tingkat federal, Partai Demokrat telah membuat aturan sendiri tentang reformasi kepolisian untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Di antaranya adalah larangan menggunakan metode memiting para tersangka, dan melarang polisi memasuki ruang privat warga tanpa surat perintah.

Petugas polisi memiliki pekerjaan yang sulit, tetapi tergantung di mana mereka tinggal di A.S., mereka bisa mendapatkannya sedikit lebih baik - atau lebih buruk, menurut sebuah studi baru. & NBSP;

Pada hari Senin, menjelang Pekan Polisi Nasional dari 11-17 Mei, Wallethub merilis sebuah laporan yang menemukan negara bagian terbaik dan terburuk untuk petugas polisi tahun ini. & NBSP;

Untuk laporannya, WalletHub membandingkan semua 50 negara bagian AS dan Washington, D.C., berdasarkan 30 pengukuran dalam kategori peluang dan persaingan, persyaratan pelatihan penegakan hukum, dan bahaya dan perlindungan pekerjaan.

Negara bagian terbaik dan terburuk untuk perawat di tahun 2022: Laporan

Selain peringkat keseluruhannya, WalletHub juga menemukan bagaimana negara dinilai dalam beberapa pengukuran spesifik. & NBSP;

Misalnya, Washington, D.C., ditemukan memiliki petugas penegak hukum paling banyak per kapita, sementara Oregon ditemukan memiliki yang paling sedikit.

Wallethub menemukan bahwa Illinois memiliki pendapatan rata -rata tertinggi bagi petugas penegak hukum, disesuaikan dengan biaya hidup, sementara Mississippi memiliki yang terendah. & NBSP;

Anggota parlemen GOP membanting Demokrat untuk Gelombang Kejahatan, menyerukan sepenuhnya mendanai polisi

Maine ditemukan memiliki tingkat kejahatan kekerasan terendah, sementara enam lokasi - Arkansas, Louisiana, New Mexico, Tennessee, Alaska dan Washington, D.C. - ditemukan memiliki yang tertinggi.

WalletHub baru -baru ini menemukan negara bagian terbaik dan terburuk untuk petugas polisi pada tahun 2022. (ISTOCK) (iStock)

Sementara itu, Dakota Utara memiliki persentase tertinggi dari kasus pembunuhan yang diselesaikan, sementara Illinois memiliki yang terendah.

Untuk melihat hasil keseluruhan, berikut adalah tempat terbaik dan terburuk untuk menjadi petugas polisi pada tahun 2022, menurut WalletHub. & NBSP;

Dapatkan bisnis rubah saat bepergian dengan mengklik di sini

Negara bagian terbaik untuk polisi pada tahun 2022

Connecticut ditemukan sebagai negara terbaik bagi petugas polisi pada tahun 2022, menurut Wallethub. Hartford, Connecticut, difoto. (ISTOCK / ISTOCK) (iStock / iStock)

1. Connecticut

2. California

3. Illinois

4. Washington, D.C.

5. Maryland

6. Massachusetts

7. Minnesota

8. Washington

9. Colorado

10. Ohio

Klik di sini untuk membaca lebih lanjut tentang Fox Business

Negara bagian terburuk untuk polisi pada tahun 2022

Arkansas ditemukan sebagai negara terburuk bagi petugas polisi pada tahun 2022, menurut Wallethub. Little Rock, Arkansas, difoto. & Nbsp; (ISTOCK / ISTOCK) (iStock / iStock)

42. Kentucky

43. Carolina Selatan

44. Louisiana

45. Montana

46. ​​Nevada

47. Mississippi

48. Virginia Barat

49. Alaska

50. Hawaii

51. Arkansas

Sebagian besar kepolisian yang korup di dunia: jarang ada agen, tubuh atau kekuatan di mana tindakan korupsi tidak diabadikan. Korupsi adalah tindakan menyusup atau mengganggu integritas, kebajikan atau prinsip moral yang telah diterima secara umum. Apa yang mendefinisikan korupsi adalah bahwa tindakan yang dipertanyakan terhadap standar moral yang sudah mapan dan umumnya diterima secara umum. Sebagian besar waktu, korupsi diabadikan oleh penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, dengan atau tanpa penyesalan.Rarely is there any agency, body or force where acts of corruption are not perpetuated. Corruption is the act of infiltrating or impairing integrity, virtue or a moral principle that has been generally accepted. What defines corruption is that the act in question runs against an already established and generally accepted moral standard. Most of the times, corruption is perpetuated by the abuse of entrusted power for private gain, with or without remorse.

Kepolisian memiliki banyak kekuasaan di negara bagian. Mereka dibebani dengan tugas mempertahankan hukum dan ketertiban di negara bagian dan melestarikan hak -hak warga negara. Namun, pasukan polisi dianggap sebagai salah satu badan paling korup di berbagai negara dengan alasan bahwa persentase yang baik dari mereka melanggengkan tindakan di bawah atau terhadap standar praktik mereka.

Direkomendasikan: 10 negara teratas paling korup di Afrika 2022

Berikut adalah pasukan polisi paling korup di dunia

1. Kepolisian Nigeria (NPF): Kepolisian Nigeria telah menjadi sangat terkenal sehingga Undang -Undang Polisi 2020 menghapus kata 'pasukan' dari namanya untuk menghapus kesan kekerasan yang tampaknya disampaikan kata tersebut. Kepolisian Nigeria adalah Badan Penegakan Hukum Kepala Sekolah di Nigeria. Nigeria mempraktikkan satu sistem polisi. Ini berarti bahwa tidak ada negara bagian atau polisi regional yang didirikan, melainkan, polisi federal beroperasi di seluruh negara bagian dan wilayah federasi. Mendirikan polisi negara bagian di Nigeria jelas tidak konstitusional, oleh karena itu, gubernur negara bagian di Nigeria tidak memiliki hak untuk menetapkannya. Nigerian Police Force has become so notorious that the 2020 Police Act removed the word ‘force’ from its name in order to clear the impression of harshness which the word seems to convey. Nigerian Police force is the principal law enforcement agency in Nigeria. Nigeria practices a single police system. This means that there are no states or regional police established, rather, the Federal Police operates in the whole states and regions of the federation. Establishing a state police in Nigeria is clearly unconstitutional, therefore, the Governor of states in Nigeria have no right to establish such.

negara -negara dengan polisi paling tidak korup

Kepolisian Nigeria dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi (IGP) yang saat ini, Usman Alkali Baba. Kepolisian Nigeria dibentuk pada tahun 1930, memiliki moto mereka sebagai 'Polisi adalah teman Anda'. Sebelum 1930, apa yang ada adalah Kepolisian Nigeria Utara (NNP) dan Polisi Nigeria Selatan (SNP). Kepolisian Nigeria memiliki sekitar 371, 800 petugas sebagai anggota sumpah. World Internal Security and Police Index (WISPI) dalam statistik mereka yang dilakukan pada tahun 2016, peringkat Nigeria sebagai kepolisian terburuk di dunia dengan skor agregat 0,255. Ini didasarkan pada penilaian keamanan internal, kapasitas, proses, legitimasi dan hasilnya.

Ringkasan basis penilaian mereka adalah kemampuan kerja dan keberlanjutan polisi Nigeria, aksesibilitas mereka, tingkat penerimaan mereka oleh rakyat, dan hasil dari kapasitas mereka. Moto 'Polisi adalah teman Anda' adalah kisah seperti yang dijelaskan oleh orang Nigeria, karena mereka telah mengalami impor dalam kebalikannya. Polisi Nigeria dikenal sebagai ancaman terhadap hak -hak dan kebebasan warga negara Nigeria yang mereka klaim untuk dilindungi. Pepatah reguler untuk orang Nigeria adalah bahwa mereka merasa lebih aman dengan tentara daripada yang mereka lakukan dengan seorang perwira polisi Nigeria. Petugas kepolisian Nigeria dikenal karena suap, mulai dari penyuapan pinggir jalan dan pemerasan hingga melaksanakan kekuatan penangkapan dan penuntutan mereka, penahanan warga negara yang melanggar hukum dan menjadi alat untuk beroperasi.

Apa departemen kepolisian yang paling korup

Jaminan gratis tetapi tidak pernah dalam aspek praktisnya. Ketika datang untuk mematuhi hukum dan perintah pengadilan, polisi Nigeria melakukan sebaliknya. Menurut Wispi, penilaian legitimasi mereka menimbang seberapa besar polisi dapat dipercaya oleh warga. Dalam aspek itu, Nigeria juga berada di peringkat terburuk. Nigeria lebih suka mempekerjakan swadaya atau memilih untuk tidak melakukan apa pun selain memanggil intervensi polisi dalam suatu situasi karena, adalah fakta yang terkenal bahwa tidak ada yang berhasil.

Kepolisian Nigeria adalah kepolisian paling korup di dunia, diikuti oleh orang lain.

Lihat juga: 10 negara teratas dengan sistem peradilan terbaik di dunia

2. Kepolisian Nasional Haiti (PNH): Ini adalah pasukan penegak hukum utama di Haiti. Mayat itu didirikan pada 12 Juni 1995, tetapi awalnya dibentuk pada tahun 1912. Moto Kepolisian Nasional Haiti adalah, “melindungi dan melayani”. Polisi Nasional Haiti dipimpin oleh Direktur Jenderal, kantor yang saat ini dipimpin oleh Normil Rameau. Mereka juga mempraktikkan satu sistem polisi yang beroperasi di dalam negeri secara keseluruhan.: This is the principal law enforcement force in Haiti. The body was established in June 12, 1995, but was originally formed in 1912. The motto of Haitian National Police is, “protect and serve”. Haitian National Police is headed by the Director General, the office which is currently headed by Normil Rameau. They also practice a single police system which operates within the country as a whole.

negara -negara dengan polisi paling korup di dunia

Polisi Nasional Haiti dinilai sebagai salah satu kepolisian paling korup di dunia. Mereka terkenal karena memanjakan diri dalam tindakan seperti penyalahgunaan hak asasi manusia yang mendasar terhadap warga negara mereka, ketidaktaatan hukum yang mereka klaim terapkan. Mereka dikenal memiliki respons yang buruk terhadap kekerasan dan rasa tidak aman di negara ini. Semua ini dilakukan untuk keuntungan pribadi mereka. Keengganan mereka untuk menegakkan hukum dan ketertiban telah menjadikan negara itu sebagai hukum yang melanggar hukum.

3. Polisi Afghanistan: Polisi Nasional Afghanistan (ANP) adalah Badan Penegakan Hukum Utama di Afghanistan. Mayat itu dibentuk pada 1709. Afghanistan juga mempraktikkan sistem polisi tunggal di mana hanya polisi nasional Afghanistan yang beroperasi di semua wilayah negara.: Afghan National Police (ANP) is the principal law enforcement agency in Afghanistan. The body was formed in 1709. Afghanistan also practices a single police system whereby only the Afghan National Police operate in all the regions of the country.

Daftar Pasukan Polisi Terburuk di Afrika

Polisi nasional Afghanistan terdiri dari polisi seragam Afghanistan, polisi keamanan publik, polisi jalan raya Afghanistan, polisi perbatasan Afghanistan, departemen investigasi kriminal, dan polisi setempat Afghanistan. Polisi Nasional Afghanistan dipimpin oleh Kepala Polisi, kantor yang saat ini dijaga oleh Kolonel Abdul Eliam. Afghanistan sebagai negara telah mengalami dan masih mengalami keadaan pergolakan. Ini adalah salah satu negara di mana tidak pernah ada kekerasan. Ini memberi kepolisian mereka memaksa landasan yang melanggar korupsi.

Mereka dikenal karena melanggengkan semua bentuk korupsi mulai dari korupsi politik, penyalahgunaan warga negara, digunakan sebagai instrumen penindasan, penyuapan, kekerasan, pemerasan kendaraan di sisi jalan, dan sejumlah praktik korupsi yang dapat dilakukan lainnya. Tingkat korupsi di Polisi Nasional Afghanistan mendorong korupsi di bidang kekuasaan lainnya. Afghanistan pada tahun 2017, menempati peringkat 177 dari 180 negara oleh Transparency International Corruption Perception Index.

Lihat juga: Penyebab, Efek, dan Solusi untuk Konflik di Afrika

4. Polisi Kenya: Layanan Polisi Kenya adalah badan penegak hukum nasional di Kenya. Ini lebih rendah dari Dinas Kepolisian Nasional. Dinas Kepolisian Nasional di Kenya dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi (IGP), sementara wakil inspektur jenderal memimpin polisi Kenya. Polisi Kenya dibentuk pada tahun 1906. Polisi Kenya terdiri dari tugas umum dan formasi. Polisi Kenya adalah agen polisi lain yang terkenal korup.: Kenya Police Service is the national law enforcement body in Kenya. It is subordinate to National Police Service. The National Police Service in Kenya is headed by the Inspector General of Police (IGP), while the Deputy Inspector General heads the Kenya Police. Kenya Police was formed in 1906. Kenya Police is comprised of General Duty and Formations. Kenya Police is another police agency that is notoriously corrupt.

Indeks Persepsi Korupsi Polisi

Mereka dinilai paling korup keempat di dunia dan yang paling korup kedua di Afrika. Transparansi Indeks Persepsi Korupsi Internasional telah menggambarkan mereka sebagai kepolisian yang memiliki ketakutan pada warga negara mereka. Petugas mereka melakukan sopan santun kebrutalan pada warga negara mereka dan memiliki sedikit atau tidak memiliki rasa hormat terhadap hak asasi manusia warga negara mereka.

Lihat juga: firma hukum terbaik di Kenya 2021

5. Kepolisian Meksiko: Kepolisian Meksiko dikenal sebagai polisi federal. Itu sebelumnya dikenal sebagai polisi preventif federal. Badan ini dibentuk pada 30 Mei 2009 dan direformasi pada 1 Oktober 2019. Polisi Meksiko sangat korup dan terkenal karena melanggengkan dan membina transaksi narkoba.: Mexico police force is known as the Federal Police. It was formerly known as Federal Preventive Police. The agency was formed in May 30, 2009 and was reformed in October 1, 2019. Mexico police is particularly corrupt and notorious for perpetuating and fostering drug dealings.

Pasukan polisi yang paling korup di dunia

Kepolisian mereka telah diinfiltrasi dan standarnya dikompromikan. Ini membuat mereka terbuka untuk korupsi, dan terbuka untuk digunakan sebagai instrumen penindasan, pemerasan di perbatasan, dan secara totalitas, mengabaikan aturan hukum mereka.

Direkomendasikan: 10 negara Afrika teratas dengan sistem pendidikan terbaik

Kesimpulan

Pasukan polisi di sebagian besar negara dikatakan dibayar rendah. Akibatnya, mereka mengeksplorasi cara lain mengesampingkan gaji mereka untuk mencari nafkah. Asides yang dibayar rendah, tampaknya sedikit atau tidak ada investasi yang dilakukan oleh pemerintah negara sehubungan dengan pasukan polisi mereka, dengan demikian memaparkan mereka pada risiko ketidakcukupan untuk melaksanakan tugas mereka. Ini membenarkan fakta bahwa korupsi ada di kepolisian dimotivasi oleh keuntungan pribadi mulai dari pendapatan pribadi, kesenangan yang datang dengan kesewenang -wenangan, pengejaran promosi peringkat, dll. Karena korupsi meresap melalui semua kekuatan polisi di semua negara di dunia , yang paling korup telah dibahas.

Edeh Samuel Chukwuemeka ACMC, adalah seorang mahasiswa hukum dan mediator/konsiliator bersertifikat di Nigeria. Dia juga seorang pengembang dengan pengetahuan dalam HTML, CSS, JS, PHP dan React Native. Samuel bertekad mengubah profesi hukum dengan membangun aplikasi web dan seluler yang akan membuat penelitian hukum jauh lebih mudah., is a Law Student and a Certified Mediator/Conciliator in Nigeria. He is also a Developer with knowledge in HTML, CSS, JS, PHP and React Native. Samuel is bent on changing the legal profession by building Web and Mobile Apps that will make legal research a lot easier.

Siapa polisi terberat di dunia?

Negara mana yang memiliki kebanyakan kebrutalan polisi?

Apa departemen kepolisian dengan bayaran tertinggi?

Apa peringkat polisi terendah ke tertinggi?