Jelaskan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang politik

Pemerintahan yang tidak transparan tentu akan memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Sebaliknya, pemerintahan yang transparan pasti akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Salah satu dampak negatif atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi, suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan yang sedang diemban tanpa adanya catatan administratif atau bukti tertulis lainnya.

Selain itu, korupsi juga bisa dimaknai sebagai perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

PELAJARI:  Bagaimana Menurut Pendapatmu Dengan Sistem Pemerintahan Saat Ini?

Perilaku korupsi di kalngan pejabat pemerintahan akan menyebabkan krisis multidimensi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan.

Korupsi menyebabkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan. Tanpa ada penanganan yang baik, perilaku korupsi justru akan menghancurkan pemerintahan.

PENYEBAB PEMERINTAHAN TIDAK TRANSPARAN

Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dapat disebabkan oleh banyak hal.

Salah satu penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transaparan adalah sistem politik yang bersifat tertutup, sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

Selain itu, pemerintahan yang tidak transparan juga bisa disebabkan karena sumber daya manusianya yang bersifat feodal, oportunistis, dan selalu menerapkan “aji mumpung” serta karakter “ingin dilayani” sebagai aparat pemerintah.

PELAJARI:  Dampak Pemerintahan Yang Transparan

*****

Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan tentu sangat banyak dan bisa merambah pada sejumlah sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itulah, kita harus senantiasa mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka akan kritik dan masukan warga negara serta mau memperbaiki kesalahn dan kekurangan yang ada.

Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

TAHUN PELAJARAN

2011 2012

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : XI Sebelas )

Program Keahlian : Teknik Pemesinan

Kelompok : 4 Empat )

Dibina Oleh : Drs. Sujiono

Disusun Oleh : 1.

M. Affandi 22)

2.

M. Hari .S 23)

3.

M Imam Syafi’i

24)

4.

Nizar Maulana 25)

5.

Revi Sanjaya 26)

6.

Riski July D 27)

7.

Rozikan A.S 28)

SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN

TERAKREDITASI “A”

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34 Telp. 0341

–

 395451, 399269

Fax. 0341

–

 398768

KEPANJEN KABUPATEN MALANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah  yang berjudul

“

DAMPAK DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

”.

Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan makalah ini,

1.

Bapak Drs. Sujiono yang telah menuntun cara-cara membuat dan menyusun makalah ini. 2.

Teman-teman yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini sangatlah kurang dari sempurna. Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya makalah ini.

Semoga makalah ini dapat berguna bagi generasi siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen juga para generasi muda serta bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 22 Oktober 2011

Tim penyusun

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparan diartikan sebagai segala sesuatu yang nyata, jelas, tidak terbatas pada beberapa orang tertentu saja, atau sifatnya terbuka.

Mengutip dari buku Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya (2010) karya Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, transparansi menjadi karakteristik atau salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah harus memberikan informasi publik secara terbuka, mudah diperoleh, serta mudah dipahami masyarakat. Terkecuali informasi yang sifatnya rahasia negara, maka tidak bisa diberikan atau dipublikan di hadapan publik.

Adanya transparansi dalam suatu pemerintahan jelas membuat masyarakat semakin percaya dan berpihak kepada pemerintah. Sebaliknya, jika tidak transparan, hal ini dapat membuat masyarakat curiga dan enggan percaya kepada pemerintah.

Baca juga: Bentuk Akulturasi India dan Indonesia di Bidang Pemerintahan

Menurut Stevan Selfanus Ahuluheluw dalam jurnal Pentingnya Transparansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur Kota Sorong (2013), transparansi pemerintahan akan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan curang lainnya.

Maka dari itu, transparansi harus dibangun atas dasar arus informasi yang dapat diakses secara publik, kecuali rahasia negara. Tidak hanya itu, informasi yang sifatnya publik tersebut harus dengan mudah didapat, dimengerti, serta dipantau masyarakat.

Faktor penyebab

Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara.

Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan adalah:

1. Pengaruh kekuasaan
   Kekuasaan yang dimiliki segelintir orang akan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal atau kepentingan yang diinginkan.
2. Konflik sosial budaya
   Terjadinya konflik sosial budaya juga bisa menjadi penyebab pemerintah tidak transparan. Konflik ini dapat terjadi karena keberagaman suku, budaya, dan agama dalam lingkungan masyarakat. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan.
3. Penyelewengan hukum
   Pemerintahan tidak transparan karena terjadinya penyelewengan hukum. Artinya hukum disalahgunakan, sehingga tidak adil atau berat sebelah ke pihak tertentu.
4. Etika
   Dalam kehidupan masyarakat, etika menjadi sumber nilai penting. Apabila etika tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya.
5. Politik dan hukum
   Sistem politik otoriter akan melahirkan pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi serta memperjuangkan hak masyarakatnya. Terlebih lagi jika sistem politik ini didukung dengan penerapan hukum yang semena-semena atau tidak adil.

Baca juga: Sistem Pemerintahan dan Penduduk di Myanmar

Cari soal sekolah lainnya