Kiat Bagus Dengan cara

Program stabilitas dan rehabilitasi ekonomi orde baru hanya bisa diwujudkan dengan cara

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru benar dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia menjadi bertambah sempurna pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan selang rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto bagi masa kedudukan 5 tahun bagi presiden, dan dia belakang dilantik kembali secara bertali-tali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada penghabisan masa kedudukannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud bagi melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering dikata lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa bagi mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto bagi pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan bagi menyeleksi daya lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi bagi sasaran utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang sama berat sebab 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan selang pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi sasaran, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu anggota dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang daya Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya dunia secara besar-besaran memproduksi pertumbuhan ekonomi yang luhur namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, banyak orang yang kelaparan dikurangi dengan luhur pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Penataan Kehidupan Politik

Jenderal Luhur Soeharto Penguasa Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kebersihan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa diistilahkan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha bagi menyusun kembali daya bangsa bagi menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat anggota pembangunan bangsa. Melalui Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS bagi membentuk Kabinet Ampera. Belakang suatu peristiwanya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Berdasarkan Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap bagi presiden dan sekaligus menjabat bagi pemimpin kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, kedudukan Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto dinaikkan bagi perdanamenteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto semakin luhur sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang dikata PelNawaksara, tidak diterima oleh MPRS berdasarkan Keputusan Pemimpin MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966. Bagi tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Kepastian No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto bagi pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepastian MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional bisa teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dinaikkan bagi presiden Republik Indonesia berdasarkan Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968, hingga presiden lama. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi bagi persyaratan bagi melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

  • Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di aspek sandang dan pangan
  • Melaksanakan pemilihan umum dalam ketentuan yang tidak boleh dilampaui waktu yang diambil keputusan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
  • Melaksanakan politik luar negeri yang bebas sama sekali aktif bagi keperluan nasional
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala wujud dan manifestasinya
  • Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto bagi presiden RI bagi masa kedudukan lima tahun, maka dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang dikata Panca Krida yang meliputi:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  2. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum
  3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto bagi pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

  • Menghapuskan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkeras dengan Kepastian MPRS No IX/MPRS/1966
  • Menyatakan PKI bagi organisasi terlarang di Indonesia
  • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah diterapkan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melaksanakan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga daya social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi bertambah atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah:

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, sebab beradanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila bagi sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah sukses melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal dikarenakan beradanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang kini menjadi PDIP .Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berlangsung dengan aci. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas sama sekali, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan bagi kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 hingga dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, sebab pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Bagi menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini belakang terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI sebab beradanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan metode pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya bagi stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melaksanakannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh diistilahkan peran dinamisator telah meletakkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman bagi menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Bagi mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah mengadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan warga. Penataran P4 ini berhaluan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan beradanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila bagi asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua wujud organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila bagi sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu wujud indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi anggota dari sistem kepribadian, sistem norma budaya istiadat, dan sistem sosial warga Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh sebabnya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan baginya. Dan Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas sama sekali aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah kepastian yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan kepada kepentingannasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan bagi kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak definisi yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut aci oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik bagi Ketua Majelis Umum PBB bagi masa siding tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang belakang suatu peristiwa politik konfrontasi Orde Lama.

Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Dengan perantaraan Dubes Pakistan bagi Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura sukses dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan bagi mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang memproduksi Akad Bangkok. Inti akad tersebut adalah:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil tentang kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  • Gerakan permusuhan selang kedua belah pihak akan dicerai-beraikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

Pembekuan Hubungan dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut dilakukan sebab RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan metode memberikan bantuan kepada G 30 S PKI aci bagi persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan gerakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Luhur Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangunnya kembali PKI. Melalui media massanya RRC telah melaksanakan kampanye menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Luhur di Peking.

Penataan Kehidupan Ekonomi

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Bagi mengatasi keadaan ekonomi yang acak-acakan bagi peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melaksanakan langkah-langkah:

  • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Kepastian MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
  • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi supaya harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya warga sama berat dan makmur berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Kepastian MPRS tersebut adalah:

  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
  1. Rendahnya penerimaan negara.
  2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
  3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
  4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
  5. Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berpandangan pada kepentingan prasarana.
  • Debirokrasi bagi memperlancar cara perekonomian
  • Berpandangan pada keperluan produsen kecil

Bagi melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

  • Mengadakan operasi pajak
  • Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, aci bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan metode menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
  • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini dilakukan dengan metode membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru sukses membendung laju inflasi pada penghabisan tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kepentingan pokok naik melonjak. Sesudah diwujudkan Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang sempit terhadap gerak harga benda/barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 bisa dikelola pemerintah.

Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan menjadi alat kekuasaan oleh golongan dan golongan keperluan tertentu. Belakang suatu peristiwanya lembaga (negara) tidak bisa melaksanakan fungsinya bagi penyusun perbaikan kelola kehidupan rakyat.

Kerjasama Luar Negeri

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat luhur yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru berkeinginan negara-negara kreditor bagi bisa menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melaksanakan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan bagi membayar utang yang berikutnya akan dipakai bagi mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan aci dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan bagi berikut

  1. Pembayaran hutang pokok diterapkan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga dengan 1999.
  2. Pembayaran diterapkan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama luhurnya.
  3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
  4. Pembayaran hutang diterapkan atas dasar prinsip nondiskriminatif, aci terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau sasaran kredit.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang berhaluan membicarakan kepentingan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang berikutnya diketahui dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut bagi memenuhi kepentingannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah sukses mengadakan penangguhan serta memperingankan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia sukses mengusahakan bantuan luar negeri.

Pembangunan Nasional

Setelah sukses memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan warga Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan warga, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional diterapkan dalam upaya mewujudkan sasaran nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang diterapkan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan warga dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Inti Trilogi Pembangunan adalah :

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. Pemerataan pemenuhan kepentingan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Cairan
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Seperti telah diistilahkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu:

Pelita I diterapkan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Sasaran Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan aspek pertanian sesuai dengan sasaran bagi mengejar keterbelakangan ekonomi melalui anggota pembaharuan aspek pertanian, sebab mayoritas masyarakat Indonesia sedang hidup dari hasil pertanian.

Pelita II mulai berlangsung sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup sukses. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada penghabisan Pelita I inflasi sukses ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelita III diterapkan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III sedang berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang diketahui dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV diterapkan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian bagi menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang bisa memproduksi mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Bagi mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional bisa berlangsung terus.

Pelita V dimulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada kedudukan yang aci, dengan pertumbuhan ekonomi lebih kurang 6,8% per tahun. Kedudukan perdagangan luar negeri memperlihatkan bayangan yang menggembirakan. Peningkatan ekspor bertambah aci dibanding sebelumnya.

Pelita VI dimulai 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang selaras dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang bagi penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sebab krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan anggota pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap bagi warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara buka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski belakang hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional sebab pelarangan sama sekali akan berakibat pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka bepergian hingga ke Mahkamah Luhur dan akhir-akhirnya Jaksa Luhur Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun daya bagi memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbicara Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini diurus dan dijaga oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bertugas juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Belakang suatu peristiwanya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang bertambah 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan bercakap bahwa banyakan dari mereka berprofesi bagi pedagang, yang tentu bertolak balik dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih bagi menghindari dunia politik sebab khawatir akan keselamatan dirinya.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu metode yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat masyarakatnya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun belakang suatu peristiwa negatif yang tidak dianggarkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap masyarakat setempat dan kecemburuan terhadap masyarakat pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di bermacam daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi buka selang lain dalam wujud konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak sama berat dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber dunianya, juga diperkeras oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai bertambah dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Harus Berlatih
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan daerah, sebagian dikarenakan sebab kekayaan daerah sebagian luhur disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah sebab kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan selang masyarakat setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup luhur pada tahun-tahun pertamanya
  5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada warga non pribumi (terutama warga Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan bagi menciptakan keamanan, selang lain dengan program "Penembakan Misterius"
  10. Tidak berada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru sebab tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  12. Menurunnya kualitas tentara sebab level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  13. Pelaku ekonomi yang dominan adalah bertambah dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
  14. Dan Lain Sebagainja

Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk bertambah jelas lihat: Krisis finansial Asia), didampingi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, berkeinginan pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya bagi masa bakti ketujuh. Soeharto belakang memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, bagi menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pasca-Orde Baru

Mundurnya Soeharto dari kedudukannya pada tahun 1998 bisa diistilahkan bagi tanda akhir-akhirnya Orde Baru, bagi belakang dialihkan "Era Reformasi". Sedang beradanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru sedang belum berkesudahan. Oleh sebab itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering dikata bagi "Era Pasca Orde Baru".

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan bebasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berlangsung relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak bebas dari peran Habibie yang sukses meletakkan pondasi baru yang terbukti bertambah kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

Lihat pula

  • Orde Lama
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Tragedi Trisakti

Referensi

  1. ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Bertambah Aci daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007


edunitas.com

Page 2

Orde Baru merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru mempunyai dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang diterapkan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlanjut dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan selang rakyat yang kaya dan miskin juga makin melebar.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto kepada masa posisi 5 tahun sbg presiden, dan ia kesudahan dilantik kembali secara bertali-tali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari perlintasan yang ditempuh Soekarno pada kesudahan masa posisinya.

Salah satu kebijakan pertama yang diterapkannya merupakan mendaftarkan Indonesia dijadikan anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud kepada melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan dijadikan anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang paling tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering dikata lustrasi - diterapkan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal diterapkan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa kepada mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sbg pemberontak. Pengadilan digelar dan beberapa dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melewati pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan kepada menyeleksi daya lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sbg sasaran utamanya dan menempuh kebijakannya melewati struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang tidak berat sebelah karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya mesti disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan selang pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi sasaran, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu bidang dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang daya Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto dapat menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya dunia secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akbar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dijadikan menjadi kurang dengan akbar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Penataan Kehidupan Politik

Jenderal Akbar Soeharto Penguasa Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa diceritakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha kepada menyusun kembali daya bangsa kepada menumbuhkan stabilitas nasional manfaat mempercepat bagian pembangunan bangsa. Melewati Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS kepada membentuk Kabinet Ampera. Dampaknya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Sesuai Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap sbg presiden dan sekaligus menjabat sbg pemimpin kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, posisi Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto dinaikkan sbg perdanamenteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto makin akbar sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang dikata PelNawaksara, tidak diterima oleh MPRS sesuai Keputusan Pemimpin MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966. Sbg tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Kepastian No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sbg pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepastian MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional bisa teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dinaikkan sbg presiden Republik Indonesia sesuai Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968, hingga presiden lama. Langkah-langkah yang diterapkan adalah:

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan merupakan Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi sbg persyaratan kepada menerapkan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

  • Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
  • Menerapkan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
  • Menerapkan politik luar negeri yang lepas sama sekali aktif kepada kebutuhan nasional
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
  • Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sbg presiden RI kepada masa posisi lima tahun, karena itu dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang dikata Panca Krida yang meliputi:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  2. Menyusun dan menerapkan Pemilihan Umum
  3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sbg pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

  • Mencerai-beraikan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkeras dengan Kepastian MPRS No IX/MPRS/1966
  • Mencetuskan PKI sbg organisasi terlarang di Indonesia
  • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang diasumsikan terlibat Gerakan 30 September 1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah menerapkan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik dijadikan tiga daya social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah:

Penyederhanaan partai-partai politik ini diterapkan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena beradanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sbg sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah sukses menerapkan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal disebabkan beradanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah dijadikan PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang dijadikan PDIP .Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berlanjut dengan adun. Apalagi Pemilu berlanjut dengan asas LUBER (langsung, umum, lepas sama sekali, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan kepada kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 hingga dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto dijadikan Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan yang lain dari pemerintah selalu memperoleh persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Kepada menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kesudahan terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena beradanya pemikiran bahwa TNI merupakan tentara pejuang dan pejuang tentara. Jabatan TNI dan POLRI dalam pemerintahan merupakan sama. di MPR dan DPR mereka memperoleh jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melewati Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sbg stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah menerapkannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh diceritakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman kepada menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kepada mendukung penerapan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, karena itu sejak tahun 1978 pemerintah mengadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan penduduk. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan beradanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melewati penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sbg asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh memakai asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sbg sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila dijadikan bidang dari sistem kepribadian, sistem tipu daya budi, dan sistem sosial penduduk Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karena itu karenanya semua prestasi yang lain dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sbgnya. Dan Pancasila diasumsikan memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang lepas sama sekali aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah kepastian yang dijadikan landasan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri Indonesia mesti didasarkan kepada kepentingannasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Kembali dijadikan anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali dijadikan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan kepada kembali dijadikan anggota PBB disebabkan pemerintah sadar bahwa banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama dijadikan anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia dijadikan anggota PBB disambut adun oleh negara-negara Asia yang lain bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan dipilihnya Adam Malik sbg Ketua Majelis Umum PBB kepada masa siding tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara yang lain yang sempat renggang dampak politik konfrontasi Orde Lama.

Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Dengan perantaraan Dubes Pakistan kepada Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura sukses dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan kepada mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang menghasilkan Akad Bangkok. Inti akad tersebut adalah:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil tentang jabatan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  • Tingkah laku yang dibuat permusuhan selang kedua belah pihak akan dicerai-beraikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

Pembekuan Hubungan dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut diterapkan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan pertolongan kepada G 30 S PKI adun kepada persiapan, penerapan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tingkah laku yang dibuat teror yang diterapkan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Akbar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangungnya kembali PKI. Melewati media massanya RRC telah menerapkan kampanye menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Akbar di Peking.

Penataan Kehidupan Ekonomi

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Kepada mengatasi keadaan ekonomi yang serampangan sbg peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru menerapkan langkah-langkah:

  • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Kepastian MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
  • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi faedahnya mengendalikan inflasi supaya harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi merupakan perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini merupakan pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlanjutnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya penduduk tidak berat sebelah dan makmur sesuai Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Kepastian MPRS tersebut adalah:

  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
  1. Rendahnya penerimaan negara.
  2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
  3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
  4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
  5. Penggunaan devisa untuk impor yang sering kurang berarah pada keperluan prasarana.
  • Debirokrasi kepada memperlancar aktivitas yang dipekerjakan perekonomian
  • Berarah pada kebutuhan produsen kecil

Kepada menerapkan langkah-langkah penyelamatan tersebut, karena itu pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

  • Mengadakan operasi pajak
  • Menerapkan sistem pemungutan pajak baru, adun untuk pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi untuk perusahaan Negara.
  • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini diterapkan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru sukses membendung laju inflasi pada kesudahan tahun 1967-1968, tetapi harga bahan keperluan inti naik melonjak. Sesudah dibuat Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang sempit terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak masa itu ekonomi nasional relatif stabil, karena kenaikan harga bahan-bahan inti dan valuta asing sejak tahun 1969 bisa dikelola pemerintah.

Program rehabilitasi diterapkan dengan berusaha memulihkan kemampuan menghasilkan. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan peralatan kekuasaan oleh kelompok dan gugusan kebutuhan tertentu. Dampaknya lembaga (negara) tidak bisa menerapkan fungsinya sbg penyusun perbaikan kelola kehidupan rakyat.

Kerjasama Luar Negeri

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang paling parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang paling akbar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru berharap negara-negara kreditor kepada bisa menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan menerapkan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan kepada membayar utang yang kesudahan akan digunakan kepada mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini memperoleh tanggapan adun dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sbg berikut

  1. Pembayaran hutang inti dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga dengan 1999.
  2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama akbarnya.
  3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
  4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, adun terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau sasaran kredit.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan keperluan Indonesia akan pertolongan luar negeri serta probabilitas pemberian pertolongan dengan syarat lunas, yang kesudahan dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut kepada memenuhi keperluannya manfaat penerapan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan pertolongan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah sukses mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melewati pertemuan tersebut pemerintah Indonesia sukses mengusahakan pertolongan luar negeri.

Pembangunan Nasional

Setelah sukses memulihkan keadaan politik bangsa Indonesia, karena itu langkah kesudahan yang ditempuh pemerintah Orde Baru merupakan menerapkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melewati Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melewati Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh bidang kehidupan penduduk, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut menerapkan ketertiban dunia yang sesuai kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial

Penerapan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut merupakan kesejahteraan untuk semua lapisan penduduk dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Inti Trilogi Pembangunan adalah :

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. Pemerataan pemenuhan keperluan inti rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya untuk generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Cairan
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • Penerapan Pembangunan Nasional

Seperti telah diceritakan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melewati Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melewati program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan enam Pelita yaitu:

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974, dan dijadikan landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Sasaran Pelita I merupakan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus menempatkan dasar-dasar untuk pembangunan tahap selanjutnya. Sasarannya merupakan pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya merupakan pembangunan bidang pertanian sesuai dengan sasaran kepada mengejar keterbelakangan ekonomi melewati bagian pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia sedang hidup dari hasil pertanian.

Pelita II mulai berlanjut sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini merupakan tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Penerapan Pelita II dipandang cukup sukses. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada kesudahan Pelita I inflasi sukses ditekan dijadikan 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun dijadikan 9,5%.

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Penerapan Pelita III sedang berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan merupakan pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini merupakan sektor pertanian kepada menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlanjut pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Kepada mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional bisa berlanjut terus.

Pelita V dimulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu keadaan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang adun, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan bayangan yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih adun dibanding sebelumnya.

Pelita VI dimulai 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang bersesuaian dengan industri dan pertanian, serta peningkatan mutu sumber daya manusia sbg pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sbg penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan bagian pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan diasumsikan sbg warga negara asing di Indonesia dan jabatannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara buka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kesudahan hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berakibat pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka berkunjung hingga ke Mahkamah Luhur dan akhir-akhirnya Jaksa Luhur Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun daya kepada memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbicara Mandarin yang diizinkan terbit merupakan Harian Indonesia yang beberapa artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diamati oleh militer Indonesia dalam hal ini merupakan ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia melakukan pekerjaan juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Dampaknya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari semuanya rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan cakap bahwa biasanya dari mereka berprofesi sbg pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang paling mengharamkan perdagangan diterapkan.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Beberapa lagi memilih kepada menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru

Di masa Orde Baru pemerintah paling mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah merupakan meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak dianggarkan dari program ini merupakan terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak memperoleh pertolongan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak dijadikan buka diantaranya dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak tidak berat sebelah dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber dunianya, juga diperkeras oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Keunggulan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Mesti Berusaha bisa
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan daerah, beberapa disebabkan karena kekayaan daerah beberapa akbar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan selang penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup akbar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Lebihnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata untuk si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada penduduk non pribumi (terutama penduduk Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers paling terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan kepada menciptakan keamanan, diantaranya dengan program "Penembakan Misterius"
  10. Tidak berada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya mutu birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kealpaan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  12. Menurunnya mutu tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  13. Pelaku ekonomi yang dominan merupakan lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
  14. Dan Lain Sebagainja

Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), didampingi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor yang lain yang makin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang pertama kalinya dipimpin para mahasiswa, berharap pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya kepada masa bakti ketujuh. Soeharto kesudahan memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, kepada dijadikan presiden ketiga Indonesia.

Pasca-Orde Baru

Mundurnya Soeharto dari posisinya pada tahun 1998 bisa diceritakan sbg tanda akhir-akhirnya Orde Baru, kepada kesudahan digantikan "Era Reformasi". Sedang beradanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering menciptakan beberapa orang menyebut bahwa Orde Baru sedang belum berkesudahan. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering dikata sbg "Era Pasca Orde Baru".

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepas sama sekalinya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berlanjut relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas sama sekali dari peran Habibie yang sukses menempatkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

Lihat pula

  • Orde Lama
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Tragedi Trisakti

Referensi

  1. ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Adun daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007


edunitas.com

Page 3

Orde Baru merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru mempunyai dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang diterapkan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlanjut dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan selang rakyat yang kaya dan miskin juga makin melebar.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto kepada masa posisi 5 tahun sbg presiden, dan ia kesudahan dilantik kembali secara bertali-tali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari perlintasan yang ditempuh Soekarno pada kesudahan masa posisinya.

Salah satu kebijakan pertama yang diterapkannya merupakan mendaftarkan Indonesia dijadikan anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud kepada melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan dijadikan anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang paling tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering dikata lustrasi - diterapkan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal diterapkan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa kepada mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sbg pemberontak. Pengadilan digelar dan beberapa dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melewati pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan kepada menyeleksi daya lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sbg sasaran utamanya dan menempuh kebijakannya melewati struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang tidak berat sebelah karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya mesti disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan selang pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi sasaran, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu bidang dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang daya Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto dapat menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya dunia secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akbar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, banyak orang yang kelaparan dijadikan menjadi kurang dengan akbar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Penataan Kehidupan Politik

Jenderal Akbar Soeharto Penguasa Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa diceritakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha kepada menyusun kembali daya bangsa kepada menumbuhkan stabilitas nasional manfaat mempercepat bagian pembangunan bangsa. Melewati Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS kepada membentuk Kabinet Ampera. Dampaknya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Sesuai Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap sbg presiden dan sekaligus menjabat sbg pemimpin kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, posisi Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto dinaikkan sbg perdanamenteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto makin akbar sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang dikata PelNawaksara, tidak diterima oleh MPRS sesuai Keputusan Pemimpin MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966. Sbg tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Kepastian No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sbg pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepastian MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional bisa teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dinaikkan sbg presiden Republik Indonesia sesuai Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968, hingga presiden lama. Langkah-langkah yang diterapkan adalah:

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan merupakan Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi sbg persyaratan kepada menerapkan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

  • Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
  • Menerapkan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
  • Menerapkan politik luar negeri yang lepas sama sekali aktif kepada kebutuhan nasional
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
  • Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sbg presiden RI kepada masa posisi lima tahun, karena itu dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang dikata Panca Krida yang meliputi:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  2. Menyusun dan menerapkan Pemilihan Umum
  3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sbg pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

  • Mencerai-beraikan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkeras dengan Kepastian MPRS No IX/MPRS/1966
  • Mencetuskan PKI sbg organisasi terlarang di Indonesia
  • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang diasumsikan terlibat Gerakan 30 September 1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah menerapkan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik dijadikan tiga daya social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah:

Penyederhanaan partai-partai politik ini diterapkan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena beradanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sbg sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah sukses menerapkan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal disebabkan beradanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah dijadikan PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang dijadikan PDIP .Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berlanjut dengan adun. Apalagi Pemilu berlanjut dengan asas LUBER (langsung, umum, lepas sama sekali, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan kepada kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 hingga dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto dijadikan Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan yang lain dari pemerintah selalu memperoleh persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Kepada menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kesudahan terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena beradanya pemikiran bahwa TNI merupakan tentara pejuang dan pejuang tentara. Jabatan TNI dan POLRI dalam pemerintahan merupakan sama. di MPR dan DPR mereka memperoleh jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melewati Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sbg stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah menerapkannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh diceritakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman kepada menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kepada mendukung penerapan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, karena itu sejak tahun 1978 pemerintah mengadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan penduduk. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan beradanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melewati penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sbg asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh memakai asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sbg sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila dijadikan bidang dari sistem kepribadian, sistem tipu daya budi, dan sistem sosial penduduk Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karena itu karenanya semua prestasi yang lain dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sbgnya. Dan Pancasila diasumsikan memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang lepas sama sekali aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah kepastian yang dijadikan landasan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri Indonesia mesti didasarkan kepada kepentingannasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Kembali dijadikan anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali dijadikan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan kepada kembali dijadikan anggota PBB disebabkan pemerintah sadar bahwa banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama dijadikan anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia dijadikan anggota PBB disambut adun oleh negara-negara Asia yang lain bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan dipilihnya Adam Malik sbg Ketua Majelis Umum PBB kepada masa siding tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara yang lain yang sempat renggang dampak politik konfrontasi Orde Lama.

Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Dengan perantaraan Dubes Pakistan kepada Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura sukses dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan kepada mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang menghasilkan Akad Bangkok. Inti akad tersebut adalah:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil tentang jabatan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  • Tingkah laku yang dibuat permusuhan selang kedua belah pihak akan dicerai-beraikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

Pembekuan Hubungan dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut diterapkan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan pertolongan kepada G 30 S PKI adun kepada persiapan, penerapan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tingkah laku yang dibuat teror yang diterapkan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Akbar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangungnya kembali PKI. Melewati media massanya RRC telah menerapkan kampanye menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Akbar di Peking.

Penataan Kehidupan Ekonomi

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Kepada mengatasi keadaan ekonomi yang serampangan sbg peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru menerapkan langkah-langkah:

  • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Kepastian MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
  • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi faedahnya mengendalikan inflasi supaya harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi merupakan perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini merupakan pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlanjutnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya penduduk tidak berat sebelah dan makmur sesuai Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Kepastian MPRS tersebut adalah:

  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
  1. Rendahnya penerimaan negara.
  2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
  3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
  4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
  5. Penggunaan devisa untuk impor yang sering kurang berarah pada keperluan prasarana.
  • Debirokrasi kepada memperlancar aktivitas yang dipekerjakan perekonomian
  • Berarah pada kebutuhan produsen kecil

Kepada menerapkan langkah-langkah penyelamatan tersebut, karena itu pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

  • Mengadakan operasi pajak
  • Menerapkan sistem pemungutan pajak baru, adun untuk pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi untuk perusahaan Negara.
  • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini diterapkan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru sukses membendung laju inflasi pada kesudahan tahun 1967-1968, tetapi harga bahan keperluan inti naik melonjak. Sesudah dibuat Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang sempit terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak masa itu ekonomi nasional relatif stabil, karena kenaikan harga bahan-bahan inti dan valuta asing sejak tahun 1969 bisa dikelola pemerintah.

Program rehabilitasi diterapkan dengan berusaha memulihkan kemampuan menghasilkan. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan peralatan kekuasaan oleh kelompok dan gugusan kebutuhan tertentu. Dampaknya lembaga (negara) tidak bisa menerapkan fungsinya sbg penyusun perbaikan kelola kehidupan rakyat.

Kerjasama Luar Negeri

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang paling parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang paling akbar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru berharap negara-negara kreditor kepada bisa menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan menerapkan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan kepada membayar utang yang kesudahan akan digunakan kepada mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini memperoleh tanggapan adun dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sbg berikut

  1. Pembayaran hutang inti dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga dengan 1999.
  2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama akbarnya.
  3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
  4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, adun terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau sasaran kredit.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan keperluan Indonesia akan pertolongan luar negeri serta probabilitas pemberian pertolongan dengan syarat lunas, yang kesudahan dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut kepada memenuhi keperluannya manfaat penerapan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan pertolongan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah sukses mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melewati pertemuan tersebut pemerintah Indonesia sukses mengusahakan pertolongan luar negeri.

Pembangunan Nasional

Setelah sukses memulihkan keadaan politik bangsa Indonesia, karena itu langkah kesudahan yang ditempuh pemerintah Orde Baru merupakan menerapkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melewati Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melewati Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh bidang kehidupan penduduk, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut menerapkan ketertiban dunia yang sesuai kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial

Penerapan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut merupakan kesejahteraan untuk semua lapisan penduduk dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Inti Trilogi Pembangunan adalah :

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. Pemerataan pemenuhan keperluan inti rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya untuk generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Cairan
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • Penerapan Pembangunan Nasional

Seperti telah diceritakan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melewati Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melewati program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan enam Pelita yaitu:

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974, dan dijadikan landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Sasaran Pelita I merupakan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus menempatkan dasar-dasar untuk pembangunan tahap selanjutnya. Sasarannya merupakan pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya merupakan pembangunan bidang pertanian sesuai dengan sasaran kepada mengejar keterbelakangan ekonomi melewati bagian pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia sedang hidup dari hasil pertanian.

Pelita II mulai berlanjut sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini merupakan tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Penerapan Pelita II dipandang cukup sukses. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada kesudahan Pelita I inflasi sukses ditekan dijadikan 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun dijadikan 9,5%.

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Penerapan Pelita III sedang berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan merupakan pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini merupakan sektor pertanian kepada menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlanjut pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Kepada mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional bisa berlanjut terus.

Pelita V dimulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu keadaan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang adun, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan bayangan yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih adun dibanding sebelumnya.

Pelita VI dimulai 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang bersesuaian dengan industri dan pertanian, serta peningkatan mutu sumber daya manusia sbg pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sbg penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan bagian pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan diasumsikan sbg warga negara asing di Indonesia dan jabatannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara buka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kesudahan hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berakibat pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka berkunjung hingga ke Mahkamah Luhur dan akhir-akhirnya Jaksa Luhur Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun daya kepada memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbicara Mandarin yang diizinkan terbit merupakan Harian Indonesia yang beberapa artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diamati oleh militer Indonesia dalam hal ini merupakan ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia melakukan pekerjaan juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Dampaknya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari semuanya rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan cakap bahwa biasanya dari mereka berprofesi sbg pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang paling mengharamkan perdagangan diterapkan.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Beberapa lagi memilih kepada menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru

Di masa Orde Baru pemerintah paling mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah merupakan meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak dianggarkan dari program ini merupakan terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak memperoleh pertolongan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak dijadikan buka diantaranya dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak tidak berat sebelah dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber dunianya, juga diperkeras oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Keunggulan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Mesti Berusaha bisa
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan daerah, beberapa disebabkan karena kekayaan daerah beberapa akbar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan selang penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup akbar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Lebihnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata untuk si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada penduduk non pribumi (terutama penduduk Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers paling terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan kepada menciptakan keamanan, diantaranya dengan program "Penembakan Misterius"
  10. Tidak berada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya mutu birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kealpaan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  12. Menurunnya mutu tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  13. Pelaku ekonomi yang dominan merupakan lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
  14. Dan Lain Sebagainja

Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), didampingi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor yang lain yang makin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang pertama kalinya dipimpin para mahasiswa, berharap pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya kepada masa bakti ketujuh. Soeharto kesudahan memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, kepada dijadikan presiden ketiga Indonesia.

Pasca-Orde Baru

Mundurnya Soeharto dari posisinya pada tahun 1998 bisa diceritakan sbg tanda akhir-akhirnya Orde Baru, kepada kesudahan digantikan "Era Reformasi". Sedang beradanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering menciptakan beberapa orang menyebut bahwa Orde Baru sedang belum berkesudahan. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering dikata sbg "Era Pasca Orde Baru".

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepas sama sekalinya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berlanjut relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas sama sekali dari peran Habibie yang sukses menempatkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

Lihat pula

  • Orde Lama
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Tragedi Trisakti

Referensi

  1. ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Adun daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007


edunitas.com

Page 4

Orde Baru merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru mempunyai dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang diterapkan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlanjut dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan selang rakyat yang kaya dan miskin juga makin melebar.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto kepada masa posisi 5 tahun sbg presiden, dan ia kesudahan dilantik kembali secara bertali-tali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari perlintasan yang ditempuh Soekarno pada kesudahan masa posisinya.

Salah satu kebijakan pertama yang diterapkannya merupakan mendaftarkan Indonesia dijadikan anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud kepada melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan dijadikan anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang paling tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering dikata lustrasi - diterapkan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal diterapkan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa kepada mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sbg pemberontak. Pengadilan digelar dan beberapa dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melewati pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan kepada menyeleksi daya lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sbg sasaran utamanya dan menempuh kebijakannya melewati struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang tidak berat sebelah karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya mesti disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan selang pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi sasaran, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu bidang dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang daya Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto dapat menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya dunia secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akbar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, banyak orang yang kelaparan dijadikan menjadi kurang dengan akbar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Penataan Kehidupan Politik

Jenderal Akbar Soeharto Penguasa Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa diceritakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha kepada menyusun kembali daya bangsa kepada menumbuhkan stabilitas nasional manfaat mempercepat bagian pembangunan bangsa. Melewati Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS kepada membentuk Kabinet Ampera. Dampaknya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Sesuai Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap sbg presiden dan sekaligus menjabat sbg pemimpin kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, posisi Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto dinaikkan sbg perdanamenteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto makin akbar sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang dikata PelNawaksara, tidak diterima oleh MPRS sesuai Keputusan Pemimpin MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966. Sbg tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Kepastian No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sbg pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepastian MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional bisa teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dinaikkan sbg presiden Republik Indonesia sesuai Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968, hingga presiden lama. Langkah-langkah yang diterapkan adalah:

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan merupakan Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi sbg persyaratan kepada menerapkan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

  • Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
  • Menerapkan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
  • Menerapkan politik luar negeri yang lepas sama sekali aktif kepada kebutuhan nasional
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
  • Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sbg presiden RI kepada masa posisi lima tahun, karena itu dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang dikata Panca Krida yang meliputi:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  2. Menyusun dan menerapkan Pemilihan Umum
  3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sbg pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

  • Mencerai-beraikan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkeras dengan Kepastian MPRS No IX/MPRS/1966
  • Mencetuskan PKI sbg organisasi terlarang di Indonesia
  • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang diasumsikan terlibat Gerakan 30 September 1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah menerapkan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik dijadikan tiga daya social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah:

Penyederhanaan partai-partai politik ini diterapkan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena beradanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sbg sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah sukses menerapkan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal disebabkan beradanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah dijadikan PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang dijadikan PDIP .Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berlanjut dengan adun. Apalagi Pemilu berlanjut dengan asas LUBER (langsung, umum, lepas sama sekali, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan kepada kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 hingga dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto dijadikan Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan yang lain dari pemerintah selalu memperoleh persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Kepada menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kesudahan terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena beradanya pemikiran bahwa TNI merupakan tentara pejuang dan pejuang tentara. Jabatan TNI dan POLRI dalam pemerintahan merupakan sama. di MPR dan DPR mereka memperoleh jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melewati Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sbg stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah menerapkannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh diceritakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman kepada menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kepada mendukung penerapan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, karena itu sejak tahun 1978 pemerintah mengadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan penduduk. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan beradanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melewati penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sbg asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh memakai asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sbg sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila dijadikan bidang dari sistem kepribadian, sistem tipu daya budi, dan sistem sosial penduduk Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karena itu karenanya semua prestasi yang lain dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sbgnya. Dan Pancasila diasumsikan memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang lepas sama sekali aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah kepastian yang dijadikan landasan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri Indonesia mesti didasarkan kepada kepentingannasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Kembali dijadikan anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali dijadikan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan kepada kembali dijadikan anggota PBB disebabkan pemerintah sadar bahwa banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama dijadikan anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia dijadikan anggota PBB disambut adun oleh negara-negara Asia yang lain bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan dipilihnya Adam Malik sbg Ketua Majelis Umum PBB kepada masa siding tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara yang lain yang sempat renggang dampak politik konfrontasi Orde Lama.

Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Dengan perantaraan Dubes Pakistan kepada Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura sukses dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan kepada mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang menghasilkan Akad Bangkok. Inti akad tersebut adalah:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil tentang jabatan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  • Tingkah laku yang dibuat permusuhan selang kedua belah pihak akan dicerai-beraikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

Pembekuan Hubungan dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut diterapkan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan pertolongan kepada G 30 S PKI adun kepada persiapan, penerapan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tingkah laku yang dibuat teror yang diterapkan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Akbar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangungnya kembali PKI. Melewati media massanya RRC telah menerapkan kampanye menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Akbar di Peking.

Penataan Kehidupan Ekonomi

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Kepada mengatasi keadaan ekonomi yang serampangan sbg peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru menerapkan langkah-langkah:

  • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Kepastian MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
  • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi faedahnya mengendalikan inflasi supaya harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi merupakan perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini merupakan pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlanjutnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya penduduk tidak berat sebelah dan makmur sesuai Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Kepastian MPRS tersebut adalah:

  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
  1. Rendahnya penerimaan negara.
  2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
  3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
  4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
  5. Penggunaan devisa untuk impor yang sering kurang berarah pada keperluan prasarana.
  • Debirokrasi kepada memperlancar aktivitas yang dipekerjakan perekonomian
  • Berarah pada kebutuhan produsen kecil

Kepada menerapkan langkah-langkah penyelamatan tersebut, karena itu pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

  • Mengadakan operasi pajak
  • Menerapkan sistem pemungutan pajak baru, adun untuk pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi untuk perusahaan Negara.
  • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini diterapkan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru sukses membendung laju inflasi pada kesudahan tahun 1967-1968, tetapi harga bahan keperluan inti naik melonjak. Sesudah dibuat Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang sempit terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak masa itu ekonomi nasional relatif stabil, karena kenaikan harga bahan-bahan inti dan valuta asing sejak tahun 1969 bisa dikelola pemerintah.

Program rehabilitasi diterapkan dengan berusaha memulihkan kemampuan menghasilkan. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan peralatan kekuasaan oleh kelompok dan gugusan kebutuhan tertentu. Dampaknya lembaga (negara) tidak bisa menerapkan fungsinya sbg penyusun perbaikan kelola kehidupan rakyat.

Kerjasama Luar Negeri

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang paling parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang paling akbar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru berharap negara-negara kreditor kepada bisa menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan menerapkan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan kepada membayar utang yang kesudahan akan digunakan kepada mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini memperoleh tanggapan adun dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sbg berikut

  1. Pembayaran hutang inti dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga dengan 1999.
  2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama akbarnya.
  3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
  4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, adun terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau sasaran kredit.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan keperluan Indonesia akan pertolongan luar negeri serta probabilitas pemberian pertolongan dengan syarat lunas, yang kesudahan dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut kepada memenuhi keperluannya manfaat penerapan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan pertolongan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah sukses mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melewati pertemuan tersebut pemerintah Indonesia sukses mengusahakan pertolongan luar negeri.

Pembangunan Nasional

Setelah sukses memulihkan keadaan politik bangsa Indonesia, karena itu langkah kesudahan yang ditempuh pemerintah Orde Baru merupakan menerapkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melewati Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melewati Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh bidang kehidupan penduduk, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut menerapkan ketertiban dunia yang sesuai kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial

Penerapan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut merupakan kesejahteraan untuk semua lapisan penduduk dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Inti Trilogi Pembangunan adalah :

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. Pemerataan pemenuhan keperluan inti rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya untuk generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Cairan
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • Penerapan Pembangunan Nasional

Seperti telah diceritakan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melewati Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melewati program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan enam Pelita yaitu:

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974, dan dijadikan landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Sasaran Pelita I merupakan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus menempatkan dasar-dasar untuk pembangunan tahap selanjutnya. Sasarannya merupakan pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya merupakan pembangunan bidang pertanian sesuai dengan sasaran kepada mengejar keterbelakangan ekonomi melewati bagian pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia sedang hidup dari hasil pertanian.

Pelita II mulai berlanjut sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini merupakan tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Penerapan Pelita II dipandang cukup sukses. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada kesudahan Pelita I inflasi sukses ditekan dijadikan 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun dijadikan 9,5%.

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Penerapan Pelita III sedang berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan merupakan pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini merupakan sektor pertanian kepada menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlanjut pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Kepada mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional bisa berlanjut terus.

Pelita V dimulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu keadaan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang adun, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan bayangan yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih adun dibanding sebelumnya.

Pelita VI dimulai 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang bersesuaian dengan industri dan pertanian, serta peningkatan mutu sumber daya manusia sbg pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sbg penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan bagian pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan diasumsikan sbg warga negara asing di Indonesia dan jabatannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara buka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kesudahan hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berakibat pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka berkunjung hingga ke Mahkamah Luhur dan akhir-akhirnya Jaksa Luhur Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun daya kepada memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbicara Mandarin yang diizinkan terbit merupakan Harian Indonesia yang beberapa artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diamati oleh militer Indonesia dalam hal ini merupakan ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia melakukan pekerjaan juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Dampaknya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari semuanya rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan cakap bahwa biasanya dari mereka berprofesi sbg pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang paling mengharamkan perdagangan diterapkan.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Beberapa lagi memilih kepada menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru

Di masa Orde Baru pemerintah paling mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah merupakan meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak dianggarkan dari program ini merupakan terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak memperoleh pertolongan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak dijadikan buka diantaranya dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak tidak berat sebelah dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber dunianya, juga diperkeras oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Keunggulan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Mesti Berusaha bisa
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan daerah, beberapa disebabkan karena kekayaan daerah beberapa akbar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan selang penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup akbar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Lebihnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata untuk si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada penduduk non pribumi (terutama penduduk Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers paling terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan kepada menciptakan keamanan, diantaranya dengan program "Penembakan Misterius"
  10. Tidak berada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya mutu birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kealpaan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  12. Menurunnya mutu tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  13. Pelaku ekonomi yang dominan merupakan lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
  14. Dan Lain Sebagainja

Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), didampingi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor yang lain yang makin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang pertama kalinya dipimpin para mahasiswa, berharap pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya kepada masa bakti ketujuh. Soeharto kesudahan memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, kepada dijadikan presiden ketiga Indonesia.

Pasca-Orde Baru

Mundurnya Soeharto dari posisinya pada tahun 1998 bisa diceritakan sbg tanda akhir-akhirnya Orde Baru, kepada kesudahan digantikan "Era Reformasi". Sedang beradanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering menciptakan beberapa orang menyebut bahwa Orde Baru sedang belum berkesudahan. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering dikata sbg "Era Pasca Orde Baru".

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepas sama sekalinya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berlanjut relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas sama sekali dari peran Habibie yang sukses menempatkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

Lihat pula

  • Orde Lama
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Tragedi Trisakti

Referensi

  1. ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Adun daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007


edunitas.com

Page 5

Orde Baru merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru mempunyai dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang diterapkan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlanjut dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan selang rakyat yang kaya dan miskin juga makin melebar.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto kepada masa posisi 5 tahun sbg presiden, dan ia kesudahan dilantik kembali secara bertali-tali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari perlintasan yang ditempuh Soekarno pada kesudahan masa posisinya.

Salah satu kebijakan pertama yang diterapkannya merupakan mendaftarkan Indonesia dijadikan anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud kepada melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan dijadikan anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang paling tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering dikata lustrasi - diterapkan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal diterapkan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa kepada mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sbg pemberontak. Pengadilan digelar dan beberapa dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melewati pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan kepada menyeleksi daya lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sbg sasaran utamanya dan menempuh kebijakannya melewati struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang tidak berat sebelah karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya mesti disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan selang pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi sasaran, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu bidang dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang daya Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto dapat menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya dunia secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akbar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dijadikan menjadi kurang dengan akbar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Penataan Kehidupan Politik

Jenderal Akbar Soeharto Penguasa Orde Baru

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga bisa diceritakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan berusaha kepada menyusun kembali daya bangsa kepada menumbuhkan stabilitas nasional manfaat mempercepat bagian pembangunan bangsa. Melewati Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS kepada membentuk Kabinet Ampera. Dampaknya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Sesuai Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap sbg presiden dan sekaligus menjabat sbg pemimpin kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, posisi Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto dinaikkan sbg perdanamenteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Kepastian MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto makin akbar sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang dikata PelNawaksara, tidak diterima oleh MPRS sesuai Keputusan Pemimpin MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966. Sbg tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Kepastian No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sbg pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Kepastian MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional bisa teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dinaikkan sbg presiden Republik Indonesia sesuai Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968, hingga presiden lama. Langkah-langkah yang diterapkan adalah:

Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan merupakan Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi sbg persyaratan kepada menerapkan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni

  • Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
  • Menerapkan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968
  • Menerapkan politik luar negeri yang lepas sama sekali aktif kepada kebutuhan nasional
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
  • Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sbg presiden RI kepada masa posisi lima tahun, karena itu dibentuklah

Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang dikata Panca Krida yang meliputi:

  1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  2. Menyusun dan menerapkan Pemilihan Umum
  3. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  4. Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sbg pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:

  • Mencerai-beraikan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkeras dengan Kepastian MPRS No IX/MPRS/1966
  • Mencetuskan PKI sbg organisasi terlarang di Indonesia
  • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang diasumsikan terlibat Gerakan 30 September 1965.

Penyederhanaan Partai Politik

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah menerapkan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik dijadikan tiga daya social politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah:

Penyederhanaan partai-partai politik ini diterapkan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena beradanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sbg sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru pemerintah sukses menerapkan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi. Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal disebabkan beradanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah dijadikan PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang dijadikan PDIP .Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berlanjut dengan adun. Apalagi Pemilu berlanjut dengan asas LUBER (langsung, umum, lepas sama sekali, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan kepada kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 hingga dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto dijadikan Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan yang lain dari pemerintah selalu memperoleh persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Kepada menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kesudahan terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena beradanya pemikiran bahwa TNI merupakan tentara pejuang dan pejuang tentara. Jabatan TNI dan POLRI dalam pemerintahan merupakan sama. di MPR dan DPR mereka memperoleh jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melewati Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sbg stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah menerapkannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh diceritakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman kepada menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kepada mendukung penerapan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, karena itu sejak tahun 1978 pemerintah mengadakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan penduduk. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila, sehingga dengan beradanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melewati penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sbg asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh memakai asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sbg sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila dijadikan bidang dari sistem kepribadian, sistem tipu daya budi, dan sistem sosial penduduk Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karena itu karenanya semua prestasi yang lain dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sbgnya. Dan Pancasila diasumsikan memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang lepas sama sekali aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah kepastian yang dijadikan landasan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri Indonesia mesti didasarkan kepada kepentingannasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

Kembali dijadikan anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali dijadikan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan kepada kembali dijadikan anggota PBB disebabkan pemerintah sadar bahwa banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama dijadikan anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia dijadikan anggota PBB disambut adun oleh negara-negara Asia yang lain bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan dipilihnya Adam Malik sbg Ketua Majelis Umum PBB kepada masa siding tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara yang lain yang sempat renggang dampak politik konfrontasi Orde Lama.

Normalisasi Hubungan dengan Negara lain

Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Dengan perantaraan Dubes Pakistan kepada Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura sukses dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan kepada mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diselenggarakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966 yang menghasilkan Akad Bangkok. Inti akad tersebut adalah:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambil tentang jabatan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  • Tingkah laku yang dibuat permusuhan selang kedua belah pihak akan dicerai-beraikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

Pembekuan Hubungan dengan RRC

Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut diterapkan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan pertolongan kepada G 30 S PKI adun kepada persiapan, penerapan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tingkah laku yang dibuat teror yang diterapkan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Akbar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangungnya kembali PKI. Melewati media massanya RRC telah menerapkan kampanye menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Akbar di Peking.

Penataan Kehidupan Ekonomi

Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Kepada mengatasi keadaan ekonomi yang serampangan sbg peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru menerapkan langkah-langkah:

  • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Kepastian MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
  • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi faedahnya mengendalikan inflasi supaya harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi merupakan perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini merupakan pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlanjutnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya penduduk tidak berat sebelah dan makmur sesuai Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Kepastian MPRS tersebut adalah:

  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
  1. Rendahnya penerimaan negara.
  2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
  3. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
  4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
  5. Penggunaan devisa untuk impor yang sering kurang berarah pada keperluan prasarana.
  • Debirokrasi kepada memperlancar aktivitas yang dipekerjakan perekonomian
  • Berarah pada kebutuhan produsen kecil

Kepada menerapkan langkah-langkah penyelamatan tersebut, karena itu pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :

  • Mengadakan operasi pajak
  • Menerapkan sistem pemungutan pajak baru, adun untuk pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi untuk perusahaan Negara.
  • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilsasi ini diterapkan dengan cara membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru sukses membendung laju inflasi pada kesudahan tahun 1967-1968, tetapi harga bahan keperluan inti naik melonjak. Sesudah dibuat Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang sempit terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak masa itu ekonomi nasional relatif stabil, karena kenaikan harga bahan-bahan inti dan valuta asing sejak tahun 1969 bisa dikelola pemerintah.

Program rehabilitasi diterapkan dengan berusaha memulihkan kemampuan menghasilkan. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana social dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan peralatan kekuasaan oleh kelompok dan gugusan kebutuhan tertentu. Dampaknya lembaga (negara) tidak bisa menerapkan fungsinya sbg penyusun perbaikan kelola kehidupan rakyat.

Kerjasama Luar Negeri

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang paling parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang paling akbar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru berharap negara-negara kreditor kepada bisa menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan menerapkan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan kepada membayar utang yang kesudahan akan digunakan kepada mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini memperoleh tanggapan adun dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sbg berikut

  1. Pembayaran hutang inti dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga dengan 1999.
  2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama akbarnya.
  3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
  4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, adun terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau sasaran kredit.

Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan keperluan Indonesia akan pertolongan luar negeri serta probabilitas pemberian pertolongan dengan syarat lunas, yang kesudahan dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut kepada memenuhi keperluannya manfaat penerapan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan pertolongan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah sukses mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melewati pertemuan tersebut pemerintah Indonesia sukses mengusahakan pertolongan luar negeri.

Pembangunan Nasional

Setelah sukses memulihkan keadaan politik bangsa Indonesia, karena itu langkah kesudahan yang ditempuh pemerintah Orde Baru merupakan menerapkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melewati Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melewati Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup seluruh bidang kehidupan penduduk, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

  1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut menerapkan ketertiban dunia yang sesuai kemerdekaan, perdamaian tidak berkesudahan dan keadilan sosial

Penerapan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut merupakan kesejahteraan untuk semua lapisan penduduk dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Inti Trilogi Pembangunan adalah :

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial untuk seluruh rakyat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:

  1. Pemerataan pemenuhan keperluan inti rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan kesempatan kerja
  5. Pemerataan kesempatan berusaha
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya untuk generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Cairan
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • Penerapan Pembangunan Nasional

Seperti telah diceritakan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melewati Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melewati program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah menerapkan enam Pelita yaitu:

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974, dan dijadikan landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Sasaran Pelita I merupakan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus menempatkan dasar-dasar untuk pembangunan tahap selanjutnya. Sasarannya merupakan pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya merupakan pembangunan bidang pertanian sesuai dengan sasaran kepada mengejar keterbelakangan ekonomi melewati bagian pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia sedang hidup dari hasil pertanian.

Pelita II mulai berlanjut sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini merupakan tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Penerapan Pelita II dipandang cukup sukses. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada kesudahan Pelita I inflasi sukses ditekan dijadikan 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun dijadikan 9,5%.

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Penerapan Pelita III sedang berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan merupakan pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini merupakan sektor pertanian kepada menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlanjut pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Kepada mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional bisa berlanjut terus.

Pelita V dimulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu keadaan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang adun, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan bayangan yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih adun dibanding sebelumnya.

Pelita VI dimulai 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang bersesuaian dengan industri dan pertanian, serta peningkatan mutu sumber daya manusia sbg pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sbg penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan bagian pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan diasumsikan sbg warga negara asing di Indonesia dan jabatannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara buka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kesudahan hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berakibat pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka berkunjung hingga ke Mahkamah Luhur dan akhir-akhirnya Jaksa Luhur Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun daya kepada memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbicara Mandarin yang diizinkan terbit merupakan Harian Indonesia yang beberapa artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diamati oleh militer Indonesia dalam hal ini merupakan ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia melakukan pekerjaan juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Dampaknya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari semuanya rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan cakap bahwa biasanya dari mereka berprofesi sbg pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang paling mengharamkan perdagangan diterapkan.

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Beberapa lagi memilih kepada menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru

Di masa Orde Baru pemerintah paling mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah merupakan meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak dianggarkan dari program ini merupakan terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak memperoleh pertolongan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak dijadikan buka diantaranya dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak tidak berat sebelah dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber dunianya, juga diperkeras oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Keunggulan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
  • Sukses transmigrasi
  • Sukses KB
  • Sukses memerangi buta huruf
  • Sukses swasembada pangan
  • Pengangguran minimum
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  • Sukses Gerakan Mesti Berusaha bisa
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  • Sukses keamanan dalam negeri
  • Investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
  2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan selang pusat dan daerah, beberapa disebabkan karena kekayaan daerah beberapa akbar disedot ke pusat
  3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  4. Kecemburuan selang penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup akbar pada tahun-tahun pertamanya
  5. Lebihnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata untuk si kaya dan si miskin)
  6. Pelanggaran HAM kepada penduduk non pribumi (terutama penduduk Tionghoa)
  7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  8. Kebebasan pers paling terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
  9. Penggunaan kekerasan kepada menciptakan keamanan, diantaranya dengan program "Penembakan Misterius"
  10. Tidak berada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
  11. Menurunnya mutu birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kealpaan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  12. Menurunnya mutu tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  13. Pelaku ekonomi yang dominan merupakan lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
  14. Dan Lain Sebagainja

Krisis finansial Asia

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), didampingi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor yang lain yang makin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang pertama kalinya dipimpin para mahasiswa, berharap pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya kepada masa bakti ketujuh. Soeharto kesudahan memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, kepada dijadikan presiden ketiga Indonesia.

Pasca-Orde Baru

Mundurnya Soeharto dari posisinya pada tahun 1998 bisa diceritakan sbg tanda akhir-akhirnya Orde Baru, kepada kesudahan digantikan "Era Reformasi". Sedang beradanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering menciptakan beberapa orang menyebut bahwa Orde Baru sedang belum berkesudahan. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering dikata sbg "Era Pasca Orde Baru".

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepas sama sekalinya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berlanjut relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas sama sekali dari peran Habibie yang sukses menempatkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

Lihat pula

  • Orde Lama
  • Kerusuhan Mei 1998
  • Tragedi Trisakti

Referensi

  1. ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Adun daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007


edunitas.com

Page 6

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenali

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona waktuUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), yaitu sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasannya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi lebih kurang 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara bagi menghindari kesalahan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses menyelesaikan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan calon presiden terdepan. Pihak militer sedang belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama yaitu Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) yaitu minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini yaitu salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau yaitu anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Bicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar inti

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Pranala luar
  • 4 Rujukan

Sejarah

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenali, dari programa ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dilakukan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Rujukan


edunitas.com

Page 7

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenali

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona waktuUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), yaitu sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasannya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Sesudah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara bagi menghindari kesalahan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses menyelesaikan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan calon presiden terdepan. Pihak militer sedang belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam saat transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama yaitu Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) yaitu minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini yaitu salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau yaitu anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Bicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar inti

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Pranala luar
  • 4 Rujukan

Sejarah

Guinea-Bissau dulu merupakan anggota dari Kerajaan Kaabu, yang merupakan anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan sampai zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya yaitu anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenali, dari programa ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dilakukan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Rujukan


edunitas.com

Page 8

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 9

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 10

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 11

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 12

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenal

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona waktuUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak benar presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Tautan luar
  • 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dimainkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka


edunitas.com

Page 13

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenal

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona saatUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak berada presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Tautan luar
  • 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dipertontonkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka


edunitas.com

Page 14

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenal

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona saatUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak berada presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Tautan luar
  • 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dipertontonkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka


edunitas.com

Page 15

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenal

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona waktuUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah suatu negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini bersamaan batasnya dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini mencakup 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali. Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal. Kesudahan Guinea-Bissau menjadi anggota dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada masa zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik semenjak meraih kemerdekaannya dan tidak benar presiden terpilih yang sukses menyelesaikan letaknya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam suatu kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin untuk negara ini.[1] Walaupun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam masa transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bercakap dalam bahasa resmi, Portugal. Biasanya populasi (44%) bercakap dalam bahasa Kriol, suatu Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bercakap dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar isi

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat pula
  • 3 Tautan luar
  • 4 Pustaka

Sejarah

Guinea-Bissau dulu adalah anggota dari Kerajaan Kaabu, yang adalah anggota dari Kekaisaran Mali.Anggota dari kerajaan ini bertahan hingga masa zaman ke-18, sementara beberapa anggota lainnya adalah anggota dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari aktivitas yang dipekerjakan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan awal dari bangsa Eropa yang telah mencapai daerah ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang dimainkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat pula

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Tautan luar

Pustaka


edunitas.com

Page 16

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 17

Tags (tagged): equatorial guinea, unkris, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, center, of studies, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde equatorial guinea

Page 18

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 19

Tags (tagged): guinea ekuatorial guinea, khatulistiwa, unkris, guinea, ekuatorial guinea khatulistiwa, ekuatorial, guinea khatulistiwa, da guin, equatorial, bendera motto unidad, paz justicia, spanyol, pdb kkb perkiraan, 2012 total, us, 19 286 miliar, per kapita, mini afrika wilayahnya, masih lebih, kecil, dari, situs resmi, negara afrika, negara, berdaulat afrika, pusat, ilmu pengetahuan, leone, somalia sudan sudan, selatan swaziland, tanjung, verde guinea ekuatorial, guinea ekuatorial

Page 20

Republik Guinea

République de Guinée

Bahasa resmiPemerintahanKemerdekaanLuasPendudukMata uangZona waktuLajur kemudiRanah InternetKode telepon
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité"
"Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté
Kebebasan

Ibu kota
(dan kota terbesar)		Conakry
9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700

  • Bahasa Perancis (resmi)
  • Bahasa Fula
  • Bahasa Maninka
  • Bahasa Susu

Kelompok etnik 

  • 40% Fula (Peuhl)
  • 30% Mandingo (Malinke)
  • 20% Susu (Soussou)
  • 10% lainnya

Republik
 - PresidenAlpha Condé
 - Perdana MenteriMohamed Said Fofana
 - dari Perancis2 Oktober 1958 
 - Total245,857 km2 (78th)
 - Perairan (%)tak berfaedah
 - Perkiraan Juli 200910.057.975[1] (81)
 - Sensus 19967.156.407 
 - Kepadatan40,9/km2 
PDB (KKB)Perkiraan 2011
 - Total$11,464 milyar[2] 
 - Per kapita$1.082[2] 
PDB (nominal)Perkiraan 2011
 - Total$5,212 milyar[2] 
 - Per kapita$492[2] 
Gini (1994)40,3
IPM (2010)0,340 (178)
Franc Guinea (GNF)
(UTC+0)
kanan
.gn
+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

  • (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

edunitas.com

Page 21

Republik Guinea

République de Guinée

Bahasa resmiPemerintahanKemerdekaanLuasMasyarakatMata uangZona waktuLajur kemudiRanah InternetKode telepon
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité"
"Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté
Kebebasan

Ibu kota
(dan kota terbesar)		Conakry
9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700

  • Bahasa Perancis (resmi)
  • Bahasa Fula
  • Bahasa Maninka
  • Bahasa Susu

Kelompok etnik 

  • 40% Fula (Peuhl)
  • 30% Mandingo (Malinke)
  • 20% Susu (Soussou)
  • 10% lainnya

Republik
 - PresidenAlpha Condé
 - Perdana MenteriMohamed Said Fofana
 - dari Perancis2 Oktober 1958 
 - Total245,857 km2 (78th)
 - Perairan (%)tak berfaedah
 - Perkiraan Juli 200910.057.975[1] (81)
 - Sensus 19967.156.407 
 - Kepadatan40,9/km2 
PDB (KKB)Perkiraan 2011
 - Total$11,464 milyar[2] 
 - Per kapita$1.082[2] 
PDB (nominal)Perkiraan 2011
 - Total$5,212 milyar[2] 
 - Per kapita$492[2] 
Gini (1994)40,3
IPM (2010)0,340 (178)
Franc Guinea (GNF)
(UTC+0)
kanan
.gn
+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry bagi membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

  • (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

edunitas.com

Page 22

Republik Guinea

République de Guinée

Bahasa resmiPemerintahanKemerdekaanLuasMasyarakatMata uangZona waktuLajur kemudiRanah InternetKode telepon
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité"
"Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté
Kebebasan

Ibu kota
(dan kota terbesar)		Conakry
9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700

  • Bahasa Perancis (resmi)
  • Bahasa Fula
  • Bahasa Maninka
  • Bahasa Susu

Kelompok etnik 

  • 40% Fula (Peuhl)
  • 30% Mandingo (Malinke)
  • 20% Susu (Soussou)
  • 10% lainnya

Republik
 - PresidenAlpha Condé
 - Perdana MenteriMohamed Said Fofana
 - dari Perancis2 Oktober 1958 
 - Total245,857 km2 (78th)
 - Perairan (%)tak berfaedah
 - Perkiraan Juli 200910.057.975[1] (81)
 - Sensus 19967.156.407 
 - Kepadatan40,9/km2 
PDB (KKB)Perkiraan 2011
 - Total$11,464 milyar[2] 
 - Per kapita$1.082[2] 
PDB (nominal)Perkiraan 2011
 - Total$5,212 milyar[2] 
 - Per kapita$492[2] 
Gini (1994)40,3
IPM (2010)0,340 (178)
Franc Guinea (GNF)
(UTC+0)
kanan
.gn
+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry bagi membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

  • (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

edunitas.com

Page 23

Republik Guinea

République de Guinée

Bahasa resmiPemerintahanKemerdekaanLuasPendudukMata uangZona waktuLajur kemudiRanah InternetKode telepon
Bendera
Motto: "Travail, Justice, Solidarité"
"Kerja, Keadilan, Kekompakan"
Lagu kebangsaan: Liberté
Kebebasan

Ibu kota
(dan kota terbesar)		Conakry
9°31′LU 13°42′BT / 9,517°LU 13,7°BB / 9.517; -13.700

  • Bahasa Perancis (resmi)
  • Bahasa Fula
  • Bahasa Maninka
  • Bahasa Susu

Kelompok etnik 

  • 40% Fula (Peuhl)
  • 30% Mandingo (Malinke)
  • 20% Susu (Soussou)
  • 10% lainnya

Republik
 - PresidenAlpha Condé
 - Perdana MenteriMohamed Said Fofana
 - dari Perancis2 Oktober 1958 
 - Total245,857 km2 (78th)
 - Perairan (%)tak berfaedah
 - Perkiraan Juli 200910.057.975[1] (81)
 - Sensus 19967.156.407 
 - Kepadatan40,9/km2 
PDB (KKB)Perkiraan 2011
 - Total$11,464 milyar[2] 
 - Per kapita$1.082[2] 
PDB (nominal)Perkiraan 2011
 - Total$5,212 milyar[2] 
 - Per kapita$492[2] 
Gini (1994)40,3
IPM (2010)0,340 (178)
Franc Guinea (GNF)
(UTC+0)
kanan
.gn
+224

Guinea

Guinea (ˈɡɪnea, secara resmi dikata Republik Guinea, bahasa Perancis: République de Guinée), yaitu sebuah negara di Afrika Barat. Sebelumnya dikenali sbg Guinea Prancis (bahasa Inggris: French Guinea), sekarang negeri ini kadang-kadang dikata Guinea-Conakry untuk membedakannya dengan tetangganya, Guinea-Bissau. Ibukota, pusat pemerintahan, dan kota terbesarnya yaitu Conakry.

Guinea memiliki luas 246.000 kilometer persegi (94.981 mil persegi). Wujudnya seperti bulan sabit, dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui barat dan selatannya yaitu Samudera Atlantik. Guinea bertetanggaan dengan Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading. Sungai Niger bermulai di Guinea dan terus sampai ke arah timur.

Guinea memiliki 24 suku etnis. Yang paling dominan yaitu suku-suku Fula, Mandinka, dan Susu.

Lihat pula

Rujukan

Pranala luar

  • (Inggris) Misi Permanen Guinea di PBB

edunitas.com

Page 24

Urutan ke-147

1.548.159

48/km²

Kemerdekaan

 - Deklarasi

 - Dikenal

(dari Portugal)


24 September 1973
10 September 1974

PDB

 - Total (2012)

 - PDB/kapita

Urutan ke-112

$1.931 miliar

$1.222

Mata uangFranc CFAZona waktuUTCLagu kebangsaanEsta é a Nossa Pátria Bem AmadaTLD.gwKode telepon245

Guinea-Bissau, resmi Republik Guinea-Bissau /ˈɡɪni bɪˈsaʊ/ (bahasa Portugis: República da Guiné-Bissau, diucapkan [ʁeˈpublikɐ dɐ ɡiˈnɛ biˈsaw]), adalah sebuah negara yang mempunyai di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudera Atlantik di sebelah barat. Negara ini meliputi 36.125 km², dengan populasi sekitar 1.600.000 jiwa.

Guinea-Bissau dahulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali. Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal. Yang belakang sekali Guinea-Bissau dibuat bentuk sebagai bidang dari koloni Portugal, Guinea Portugal pada zaman ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 1973 dan diakui pada 1974, nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara kepada menghindari kekeliruan dengan negara Guinea.

Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak mempunyai presiden terpilih yang sukses mendudukkan posisinya selama lima tahun penuh. Pada malam 12 April 2012, para anggota militer negara ini terlibat dalam sebuah kudeta dan menangkap presiden sementara dan yang akan menjadi presiden terdepan. Pihak militer masih belum mengumumkan pemimpin bagi negara ini.[1] Meskipun demikian, mantan Wakil Kepala Staf, Jenderal Mamadu Ture Kuruma telah ambil peduli akan nasib negara ini dalam saat transisi dan mulai bernegosiasi dengan pihak-pihak oposan.[2][3]

Hanya 14% dari populasi yang bicara dalam bahasa resmi, Portugal. Kebanyakan populasi (44%) bicara dalam bahasa Kriol, sebuah Bahasa kreol berbasis Portugal, dan sisanya bicara dalam bahasa Afrika. Agama utama adalah Agama tradisional Afrika dan Islam, dan Kristen (kebanyakan Katholik) adalah minoritas.

Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu yang terendah di dunia.

Guinea-Bissau adalah anggota dari Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, Organisasi Kerjasama Islam, Uni Latin, Komunitas Negara Berbicara Portugal, La Francophonie, dan Zona Perdamaian dan Kerjasama Atlantik Selatan.

Daftar konten

  • 1 Sejarah
  • 2 Lihat juga
  • 3 Pranala luar
  • 4 Referensi

Sejarah

Guinea-Bissau dahulu adalah bidang dari Kerajaan Kaabu, yang adalah bidang dari Kekaisaran Mali.Bidang dari kerajaan ini bertahan hingga zaman ke-18, sementara beberapa bidang lainnya adalah bidang dari Kekaisaran Portugal.[4] Guinea Portugal juga dikenal, dari keaktifan ekonominya sebgai Pantai budak.

Laporan permulaan dari bangsa Eropa yang telah mencapai kawasan ini termasuk bajak laut Venesia, Alvise Cadamosto pada tahun 1455,[5] pelayaran pada tahun 1479–1480 yang diterapkan oleh pedagang Flemish-Perancis, Eustache de la Fosse,[6] dan Diogo Cão yang mencapai Sungai Kongo pada tahun 1480-an dan mencapai tanah Bakongo.[7]

Lihat juga

  • Daftar negara-negara di dunia
  • Kudeta Guinea-Bissau 2012

Pranala luar

Referensi


edunitas.com

Page 25

Republik Guinea Khatulistiwa ialah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol yang beberapa agung wilayahnya sedang diselimuti hutan belantara. Telah tersedia di Teluk Guinea, pantai barat Afrika, dengan negara tetangga, Gabon di selatan dan timur serta Kamerun di utara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika, wilayahnya sedang lebih kecil dari kabupaten Kampar di Riau.

Pembagian administratif

Provinsi di Guinea Khatulistiwa

Wilayah Guinea Khatulistiwa dibagi kedalam 7 provinsi (ibukota provinsi telah tersedia di dalam kurung):

  1. Provinsi Annobón (San Antonio de Palé)
  2. Provinsi Bioko Norte (Malabo)
  3. Provinsi Bioko Sur (Luba)
  4. Provinsi Centro Sur (Evinayong)
  5. Provinsi Kié-Ntem (Ebebiyín)
  6. Litoral (Bata)
  7. Provinsi Wele-Nzas (Mongomo)

Lihat juga

Tautan luar


edunitas.com

Page 26

Republik Guinea Khatulistiwa ialah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol yang beberapa agung wilayahnya sedang diselimuti hutan belantara. Telah tersedia di Teluk Guinea, pantai barat Afrika, dengan negara tetangga, Gabon di selatan dan timur serta Kamerun di utara. Guinea Khatulistiwa termasuk negara mini di Afrika, wilayahnya sedang lebih kecil dari kabupaten Kampar di Riau.

Pembagian administratif

Provinsi di Guinea Khatulistiwa

Wilayah Guinea Khatulistiwa dibagi kedalam 7 provinsi (ibukota provinsi telah tersedia di dalam kurung):

  1. Provinsi Annobón (San Antonio de Palé)
  2. Provinsi Bioko Norte (Malabo)
  3. Provinsi Bioko Sur (Luba)
  4. Provinsi Centro Sur (Evinayong)
  5. Provinsi Kié-Ntem (Ebebiyín)
  6. Litoral (Bata)
  7. Provinsi Wele-Nzas (Mongomo)

Lihat juga

Pranala luar


edunitas.com

Video yang berhubungan

Pos Terkait

Di antara reaksi berikut, yang termasuk reaksi oksidasi berdasarkan konsep elektron adalah
Contoh soal PERSATUAN DAN KESATUAN bangsa Indonesia dari masa ke masa Kelas 12
Di bawah ini yang bukan standar perencanaan untuk membuat sebuah kerajinan…
Informasi merupakan pesan atau berita yang disampaikan oleh titik-titik kepada komunikan
Masalah yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang terbatas adalah
Di bawah ini yang bukan bagian dari teknik dasar lompat jauh adalah
Berikan contoh kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan
Hal hal tersebut tergolong ciri-ciri buku Hal yang digambarkan dari teks tersebut adalah
Saat membaca puisi harus memperhatikan tanda baca seperti atau
Integrasi aplikasi office bertujuan untuk

Toplist

#1
Top 5 renault megane 4 glühbirne wechseln 2022
#2
Top 6 galaxy watch 3 pulsmessung ausschalten 2022
#3
Top 8 beim kochen und backen verwendete flüssigkeiten top 7 2022
#4
Top 8 fenster auf anderen bildschirm holen windows 10 2022
#5
Top 7 wie heißen die hauptstädte der bundesländer österreich 2022
#6
Top 9 fahrrad 28 zoll mit scheibenbremse 2022
#7
Top 7 pc zurücksetzen ohne windows 7 zu löschen 2022
#8
Top 7 was hat chemie mit physik zu tun? 2022
#9
Top 4 rezept gefüllte paprika mit feta 2022

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA

Kiat Bagus Yang Cara Belajar Apa Q&A Location What Q&a Teknologi Jelaskan Bagaimana Sebutkan Kesehatan dan kecantikan Toplist When Contoh Apa yang Berapa Wo disebut Fungsi Eth Facebook Apa arti Arti kata Berikut ini Harus Tips How to Makanan lezat Why Was Review Kryto Anak Mengapa Dimaksud topten Beda Technologie Who Tentang Permainan Jawa Timur Belajar dengan baik Teknik Reviews Cryto Jawa Barat Jawa Tengah