Apa itu hak asasi politik

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai hak fundamental yang tidak dapat dicabut dan menjadi hak seorang manusia.

Dilansir dari humanrights.is, konsep hak asasi manusia didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia berhak menikmati hidupnya tanpa diskriminasi.

Ada dua hal mendasar yang membedakan hak manusia dengan yang lainnya yaitu:

1. Hak asasi manusia melekat pada semua manusia berdasarkan kemanusiaannya (tidak dapat dibeli atau diberikan).
2. Tugas utama yang berasal dari hak asasi manusia pada negara dan otoritas atau agennya, bukan pada individu.

Hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum. Walaupun hak asasi manusia telah diklasifikasikan dalam berbagai cara yang berbeda, akan tetapi hukum hak asasi manusia internasional menekankan bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal.

Baca juga: Faktor-faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Secara umum, penggolongan hak asasi manusia dibedakan menjadi enam jenis, sebagai berikut: 

• Hak Asasi Pribadi (Personal Right)

Hak asasi pribadi yang melekat pada setiap individu ini mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu, yang meliputi:

1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah tempat.
2. Hak kebebasan untuk berpendapat.
3. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan.
4. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu.
5. Hak untuk tidak disiksa dan dipaksa.

• Hak Asasi Politik (Political Right)

Hak asasi politik ini mengatur dan menjamin hak manusia dalam kehidupan berpolitik, yang meliputi:

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
2. Hak untuk ikut serta dan turut aktif dalam kegiatan pemerintahan.
3. Hak untuk membuat partai politik dan organisasi lainnya.
4. Hak untuk mengajukan suatu usulan atau petisi dalam rangka merespons suatu peristiwa.

Baca juga: Pelanggaran HAM: Jenis dan Contoh Kasus

• Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality)

Hak asasi hukum ini menjamin hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, yang meliputi:

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan.
3. Hak untuk menjadi pegawai pemerintahan.
4. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

• Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak asasi ekonomi ini menjamin hak manusisa dalam kegiatan perekonomian, yang meliputi:

1. Hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli.
2. Hak mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebabasan mengadakan utang-piutang, sewa-menyewa, dan kegiatan transaksional ekonomi lainnya.
3. Hak kebebasan untuk kepemilikan sesuatu.
4. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Baca juga: Hubungan HAM dengan Pancasila

• Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak asasi peradilan ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, yang meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan.
2. Hak persamaan atas penggeledahan, penangkapan, dan proses penyelidikan di mata hukum.
3. Hak memperoleh kepastian hukum.
4. Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.

• Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)

Hak asasi sosial budaya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang meliputi:

1. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat.
2. Hak untuk memperoleh jaminan sosial.
3. Hak untuk berkomunikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jakarta -

Setiap manusia memiliki hak dasar yang berlaku secara universal yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya tentang persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilihan umum (pemilu).

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi melekat dalam diri manusia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Hak asasi mencakup berbagai hal, mulai dari hak untuk hidup hingga hak dalam pemilu. Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak asasi politik atau political right.

Jenis-jenis Hak Asasi

Selain hak asasi politik, ada beberapa jenis hak asasi lainnya yang dimiliki setiap warga negara. Melansir ditjenpp.kemenkumham.go.id, hak asasi dapat dibedakan menjadi enam jenis, sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi

Hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan lain sebagainya.

2. Hak asasi ekonomi

Hak asasi ekonomi atau property rights adalah hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.

3. Hak asasi hukum

Hak asasi hukum atau rights of legal equality adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

4. Hak asasi politik

Hak asasi politik atau political rights adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, termasuk di antaranya hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan partai politik, dan kegiatan politik lainnya.

5. Hak asasi sosial dan kebudayaan

Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.

6. Hak asasi peradilan

Hak asasi peradilan atau procedural right adalah hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan perlindungan, seperti peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan semacamnya.

Hak Politik Warga Negara

Hak politik warga negara adalah hak yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi. Hak politik juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemerintahan, seperti pesta demokrasi (red: pemilu).

Pelaksanaan hak politik dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Selain itu, hak politik yang dijamin dalam UUD 1945 lainnya adalah hak untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat tentang politik, menduduki jabatan politik, dan memilih dalam pemilihan umum. Termasuk diantaranya hak untuk membentuk dan masuk dalam organisasi politik atau terlibat dalam aktivitas politik.

Berikut beberapa pasal yang mengaturnya:

1. Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

2. Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

3. Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

4. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Nah, itulah penjelasan tentang hak asasi politik. Ingat ya detikers, persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak asasi politik atau political right.

Simak Video "Komisi IX DPR Pertanyakan HAM Terkait Syarat Booster untuk Perjalanan"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/pal)

Hak asasi politik pasal berapa?

Apa saja kewajiban politik?

Apa yang dimaksud sebagai hak asasi ekonomi?

Apa saja hak asasi hukum?