Contoh program redistribusi pendapatan bagi masyarakat kurang mampu adalah

Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pemerataan pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini:

Baca juga D. Pendistribusian Kembali Pendapatan Nasional

a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah

Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan, dan pendidikan.

Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.

b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas

Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil.

Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal (LKF) karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang (yang berasal dari APBN) sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan.

Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia.

c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil

Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu:

Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan.

Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM,

Terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa.

Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki.

Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan.

d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (corner of previledge).

Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomiyang tengah dilakukan.

Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi.

CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi

Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan.

Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.

Baca juga Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia

Dalam urusan negara, pemerintah diharuskan untuk melakukan penyebaran pendapatan nasional secara merata. Hal tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyebaran tersebut diatur dalam redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Simak penjelasannya sebagai berikut.

Pengertian Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Karena itu, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan dan solidaritas sosial.

Baca Juga: Hore! BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Lagi untuk Pekerja se-Indonesia Bulan Ini

Bentuk Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan dalam suatu perekonomian terdiri atas dua bentuk, yaitu:

Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan yang merujuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial pada redistribusi vertkal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat secara ekonomi kepada warga masyarakat dengan ekonomi lemah.

Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan berupa transfer uang "antarkelompok" dan antarpribadi.

Contoh Redistribusi Pendapatan secara Vertikal

Redistribusi pendapatan secara vertikal dapat dilakukan secara langsung dari orang kaya ke orang miskin atau dari pemerintah ke berbagai kalangan. Berikut contoh-contoh dari redistribusi secara vertikal.

Pengenaan pajak adalah salah satu cara pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain-lain.

Subsidi adalah bentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara (wajib pajak) itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum.

Bantuan Langsung kepada Korban Bencana Alam

Selain lewat pemerintah, redistribusi pendapatan dapat disalurkan dalam bentuk donasi. Misalnya, pengumpulan donasi untuk membantu korban banjir, gempa bumi, atau tsunami. Bantuan langsung ini dapat berupa uang, barang, atau jasa. Biasanya, ada beberapa lembaga yang menyalurkan bantuan, seperti Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat.

Pada saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kegiatan massal, berkerumun, dan berkegiatan di luar rumah, mengakibatkan beberapa orang mengalami kekurangan pendapatan bahkan diberhentikan. Orang-orang mulai melakukan donasi. Selain itu, apabila ada tetangga yang terkena virus corona dan harus diam di rumah, tetangga atau otoritas sekitar harus membantu.

Baca Juga: Donasi Pegawai PLN Berhasil Wujudkan Mimpi 1.629 Keluarga Dapatkan Listrik

Kredit lunak adalah contoh dari redistribusi vertikal. Program ini adalah redistribusi pendapatan kepada pengusaha kecil dari kalangan industri yang lebih maju agar dapat mengembangkan usaha, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Contoh Redistribusi Pendapatan secara Horizontal

Redistribusi pendapatan secara horizontal adalah pembagian pendapatan secara pribadi atau kelompok kecil. Contohnya dalam bentuk transfer antarpribadi yaitu dari satu siklus ke siklus lainnya. Transfer antarpribadi disebut juga income smoothing. Menurut ilmuwan politik Paul Spicker, jaminan sosial pada dasarnya adalah dukungan finansial yang diberikan pada anak-anak yang kelak membayar ketika dewasa, yang diberikan pada orang sakit yang akan membayar ketika sehat, atau pada pensiunan yang telah membayar ketika mereka masih bekerja.

Contoh lain redistribusi ini adalah dalam lingkup keluarga ini, saat menerima uang dari orang tua. Inti dari redistritribusi secara horizontal ialah transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan.

Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia

Pemerintah telah melakukan berbagai program guna menjalankan fungsinya dalam meratakan pendapatan Indonesia. Berikut contoh-contoh program pemerintah.

Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Primer kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Pemerintah sudah sejak dahulu memberikan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sosial. Hal ini diperuntukkan untuk menyejahterakan semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan bantuan dalam bentuk lain, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah sejak dahulu memberikan beasiswa. Selain itu, muncul beberapa jenis kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar untuk menjamin pendidikan. Pemerintah Indonesia dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun juga telah menggratiskan beberapa sekolah serta memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan), salurkan bantuan family kit dan makanan kepada Jasmawati 65

Untuk kesehatan masyarakat, pemerintah juga telah berupaya dalam membantu masyarakat. Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan sebagai pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer dibidang kesehatan. Selain itu, pemerintah juga membantu ibu hamil dan bayi agar sehat dan mengurangi terjadinya stunting. Pengatasan COVID-19 di Indonesia juga dinilai bagus dengan memberikan vaksin gratis untuk semua kalangan.

Program Pemberian Kredit Lunak

Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR (Kredit Usaha Rakyat). Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja.

Pemerintah juga sangat mendukung usaha mikro atau UMKM dengan memberikan beberapa pelatihan gratis dan menyediakan platform daring untuk memajukan usaha masyarakat. Di masa pandemi ini, bekerja secara kantoran atau sebagai buruh pabrik mengalami beberapa kesulitan, karena pembatasan jumlah pekerja. Adanya bantuan kredit lunak dan usaha mikro diharapkan masyarakat dapat bangkit kembali.

Baca Juga: Kemenag Latih Digitalisasi Pemasaran Produk Halal bagi 1.000 UMKM di Indonesia

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan)

Program PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan dapat mengurangi pengangguran di desa serta mengurangi kepadatan di kota. Beberapa daerah juga memanfaatkan program ini untuk memanfaatkan potensi desanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga: Desa Wisata | Inilah 50 Desa Wisata Terbaik Versi Kemenparekraf

Page 2

Bantuan Langsung kepada Korban Bencana Alam

Baca Juga: Donasi Pegawai PLN Berhasil Wujudkan Mimpi 1.629 Keluarga Dapatkan Listrik

Contoh Redistribusi Pendapatan secara Horizontal

Page 3

Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia

Pemerintah telah melakukan berbagai program guna menjalankan fungsinya dalam meratakan pendapatan Indonesia. Berikut contoh-contoh program pemerintah.

Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Primer kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan), salurkan bantuan family kit dan makanan kepada Jasmawati 65