KetenagakerjaanSelasa, 4 Februari 2020
Apakah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa (contohnya: konsultan hukum) harus mendapatkan pengesahan yang lengkap untuk norma K3 (seperti pengesahan penggunaan listrik di tempat kerja, pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir, pemakaian instalasi proteksi kebakaran)? Terima kasih sebelumnya. Pada dasarnya, setiap pekerja memang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Setiap perusahaan juga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaannya. Namun, kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan:
Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Semua Perusahaan Wajib Memberlakukan K3? yang pertama kali dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Jumat, 21 November 2014. Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.[1] Tempat kerja apa yang dimaksud? Pasal 1 angka 1 UU 1/1970 berbunyi: "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut; Tempat kerja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1970 adalah tempat kerja di mana:
Ini artinya, di tempat kerja dimana dilakukan kegiatan di atas, diperlukan aturan K3.
a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.[2] Menjawab pertanyaan Anda, jadi pada dasarnya, jika perusahaan jasa konsultasi hukum tersebut mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan di dalamnya. Namun dari segi lingkungan kerja perusahaan jasa konsultasi hukum yang umumnya minim potensi bahaya yang tinggi, maka perusahaan tersebut tidak wajib menerapkan SMK3 di dalamnya. Menurut praktisi Hukum Ketenagakerjaan Umar Kasim, dalam hal tertentu tidak semua perusahaan harus memiliki divisi K3 (divisi yang melakukan pengesahan yang lengkap untuk norma K3, seperti pengesahan penggunaan listrik di tempat kerja, pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir, dan pemakaian instalasi proteksi kebakaran). Tapi secara umum, jika mengandung potensi bahaya tinggi, maka perusahaan harus mempunyai divisi K3 yang mengelola hal-hal tersebut. Bagi perusahaan jasa konsultasi hukum di suatu gedung, hanya wajib mematuhi standar kerja sesuai ketentuan K3 yang bukan wilayahnya pengelola gedung. Maksudnya, pada prinsipnya jika sebuah kantor konsultan hukum berada di suatu gedung, maka penerapan SMK3 nya melekat pada pengelola gedung. Misalnya K3 penggunaan listrik, K3 elevator, K3 alat pemadam kebakaran, dan sebagainya. Semua itu dikelola oleh manajemen gedung. Kantor konsultan hukum ini tidak perlu mengelola seluruh aspek K3 seperti adanya SMK3. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Catatan: Kami telah melakukan wawancara via pesan WhatsApp dengan Umar Kasim pada Selasa, 17 Desember 2019 pukul 19.44 WIB dan Senin, 3 Februari 2020 pukul 10.21 WIB. [1] Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya [2] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP 50/2012 Tags: Kenapa setiap perusahaan harus menerapkan K3?Kecelakaan kerja yang terjadi akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan usahanya sehingga menghindari terjadinya pengeluaran yang cukup besar atau bahkan bisa merugikan.
Apakah semua perusahaan menerapkan K3?Setiap perusahaan atau tempat kerja wajib untuk menerapkan K3, karena perusahaan apapun memiliki resiko untuk kecelakaan kerja (baik resiko kecil ataupun besar) dan terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dikondisikan seperti gempa bumi, kebakaran, dll sehingga perlu ada usaha preventif untuk mengurangi dampak resiko.
|