Persekutuan Komanditer atau CV merupakan badan usaha berbentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam wiraswasta. Masing-masing anggota memiliki peran yang berbeda yang dikenal sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Bagaimana peran serta sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV? Apa saja jenis pajak CV dan bagaimana penerapannya? Simak artikel ini lebih lanjut. Show Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, persekutuan komanditer termasuk dalam subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Badan sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan atau kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik/ Organisasi lainnya. Ciri-ciri dan Tujuan CVSeperti sudah dijelaskan sekilas pada bagian diatas bahwa ada peran serta sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV. Apa saja tugas dari kedua sekutu ini?
Setiap usaha dibentuk dengan adanya tujuan tertentu. Tujuan dibentuknya CV adalah agar mampu melakukan kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan/keinginan para pendirinya. Selain itu CV juga dibentuk agar suatu badan usaha memiliki tempat resmi untuk menggerakan badan usaha tersebut. Jenis Pajak CVBeberapa pajak yang dikenakan pada badan usaha berupa CV seperti: -PPh Pasal 21 CV wajib melakukan pemotongan pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan. – PPh Pasal 25 Jenis pajak ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pada dasarnya PPh 23 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak. Pajak ini harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. – PPh 28/29 Jenis pajak ini dikenakan apabila CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut. PPh 28/29 dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh. – PPN CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual barang/ jasa/ nilai penggantian, apabila CV melakukan penyerahan terutang PPN. Kelola Faktur Pajak Anda di OnlinePajakUntuk mempermudah pengelolaan faktur pajak CV, Anda dapat menggunakan aplikasi berbasis website OnlinePajak. Melalui aplikasi e-Faktur OnlinePajak, Anda dapat mengelola nota retur faktur pajak masukan dan nota retur faktur pajak keluaran dalam satu sistem terintegrasi. OnlinePajak adalah aplikasi pengelola faktur host to host mitra resmi DJP sehingga terjamin keamanan dan keabsahan penggunaannya. Baca Lebih Lanjut: Lihat harga paket pengelolaan e-faktur OnlinePajak, di sini dan lakukan perhitungan secara otomatis. Kirim e-Faktur ke e-mail lawan transaksi hingga lapor pajak dalam satu aplikasi terintegrasi. PAJAK PENGHASILAN BADAN (1)
DALAM menjalankan bisnis, para pengusaha tidak akan terlepas dari kewajiban membayar pajak. Sebab, dalam ketentuan pajak di Indonesia, penghasilan yang diperoleh suatu badan atau perusahaan dalam satu tahun pajak wajib dipungut pajaknya. Jenis pajak ini disebut dengan pajak penghasilan (PPh) badan. Dengan beragamnya karakteristik usaha dan jenis penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan, maka wajib pajak perlu memahami berbagai ketentuan terkait pemenuhan kewajibahn PPh badan, mulai dari pengertian PPh badan, siapa saja yang menjadi subjek pajak, jenis penghasilan apa yang menjadi objek, tarif, perhitungan, tata cara penyetoran dan pelaporan, serta ketentuan lainnya. Dalam artikel ini diulas mengenai konsep, subjek, dan objek PPh badan. Konsep PPh Badan Secara umum, PPh badan merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima suatu badan dalam tahun pajak. Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari badan yang tercantum dalam Pasal 1 angak 2 Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana dikutip berikut: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseoran komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Dari definisi di atas, definisi badan dalam UU KUP mencakup badan yang berorientasi laba atau bisnis (profit oriented) maupun badan yang tidak berorientasi laba seperti yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (non-profit oriented). Dalam penjelasan Pasal 1 UU PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Adapun yang disebut dengan wajib pajak badan adalah badan yang telah memenuhi kriteria subjektif (masuk dalam lingkup definisi badan) dan kriteria objektif (memiliki penghasilan yang menjadi objek PPh). Subjek dan Bukan Subjek PPh Badan Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan terdiri dari subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri memiliki kriteria didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun, subjek pajak badan luar negeri merupakan badan yang tidak didirikan dan/atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dengan/atau tanpa adanya bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
Tidak termasuk subjek pajak badan adalah sebagai berikut:
Objek dan Bukan Objek PPh Badan Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bagi waji pajak badan, objek PPh diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPh. Selain itu, ada beberapa jenis peghasilan yang dikenakan pajak secara final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Ada pula jenis penghasilan yang bukan objek PPh yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Berdasarkan dari sumbernya, penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan (active income), penghasilan dari modal (passive income), dan penghasilan lain-lain. Penghasilan dari usaha dan kegiatan:
Penghasilan dari modal:
Penghasilan lain-lain:
Adapun dari sisi pengenaannya, ada penghasilan yang dikenakan pajak secara final, non-final dan yang bukan objek pajak. Adapun objek pajak yang dikenai PPh bersifat final, di antaranya:
Sementara itu, yang bukan objek PPh adalah:
Demikian, penjelasan ringkas mengenai konsep, subjek dan objek PPh badan di Indonesia. Artikel kelas pajak selanjutnya akan mengulas mengenai tarif dan konsep umum perhitungan PPh Badan yang diterapkan di Indonesia.* |