Berapa harga advokat untuk menangani gugat cerai

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Biaya-Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai yang dipublikasikan pada 28 Februari 2019.

Sebagai informasi, saat mengurus perceraian ada biaya perceraian yang perlu dibayarkan. Dalam prosesnya, cerai dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan advokat (pengacara). Bahkan, pengajuan gugatan cerai onlinedapat didaftarkan sendiri. Akan tetapi, meski online, penggugat dan tergugat tetap akan diminta untuk hadir dan datang mengikuti sidang tatap muka sebanyak tiga kali.

Perlu diketahui pula bahwa biaya perceraian akan dibebankan kepada penggugat. Dalam kasus ini, biaya perceraian akan dibebankan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya.

Biaya perceraian dikenal dengan panjar biaya perkara, besaran angkanya dapat Anda telusuri kembali sesuai lokasi pengadilan berada. Berikut ulasan perihal biaya perceraian terbaru.

Biaya Advokat

Sebagian orang menggunakan jasa advokat karena alasan waktu dan praktis. Cara mengurus surat cerai tanpa sidang dapat dilakukan dengan bantuan advokat. Artinya, semua hal akan diwakilkan kepada advokat sebagai kuasa hukum.

Lalu, berapa biaya pengacara perceraian yang dibutuhkan? Pada dasarnya, tidak ada standar baku untuk biaya perceraian. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) menerangkan bahwa advokat berhak menerima honor atas jasa yang diberikan.[1] Akan tetapi, tidak ada “harga” pasti mengenai honor seorang advokat, jumlah ditentukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.[2]

Umumnya, pengacara menawarkan biaya perceraian dengan dua skema pembayaran, yaitu secara lump sum (pembayaran tunai) atau hourly-basis (dihitung per jam). Klien tinggal menentukan skema mana yang cocok dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam Fee yang Wajar untuk Advokat (Success Fee), gambaran mengenai fee advokat juga dapat dilihat dalam buku Advokat Indonesia Mencari Legitimasi yang menerangkan bahwa sebuah kantor hukum di Jakarta menetapkan komponen biaya jasa hukum untuk kasus perceraian sebagai berikut (hal 315):

1. honorarium advokat;
2. biaya transport;
3. biaya akomodasi;
4. biaya perkara;
5. biaya sidang; dan
6. biaya kemenangan perkara (success fee) yang besarnya antara 5-20%.

Penjelasan lainnya seputar biaya pengacara ini dapat Anda simak dalam artikel-artikel berikut:

• Panduan Menemukan Pengacara yang Berkualitas dengan Biaya Terukur
• Bingung Tarif Advokat? Yuk, Kenali Jenis-Jenis Honorarium Advokat.

Panjar Biaya Perkara

Biaya perceraian tanpa pengacara tentu lebih ringan. Sebab, biaya mengurus perceraian sendiri yang perlu dibayarkan hanyalah panjar biaya perkara di pengadilan.

Terkait panjar biaya perkara, besaran nominalnya bergantung pada pengadilan mana Anda akan mengajukan perceraian tersebut. Contohnya, apabila Anda beragama Islam, maka Anda mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (istri) sebagaimana disebut dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat kebanyakan akad nikah di kediaman mempelai wanita, kami asumsikan kediaman istri Anda berada di Bogor. Sehubungan dengan itu, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama Bogor.

Berikut biaya perceraian atau panjar biaya perkara terbaru Pengadilan Agama Bogor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor W10-A18/85/HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021. 

Ada sembilan komponen yang perlu dibayar dalam biaya cerai talak, yakni:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran;
2. Alat tulis kantor (ATK) atau biaya proses;
3. Biaya panggilan pemohon sebanyak 3 kali panggilan;
4. Biaya panggilan termohon sebanyak 4 kali panggilan;
5. PNBP relaas panggilan pertama pemohon dan termohon;
6. Biaya relaas pemberitahuan (Pbt.) putusan kepada termohon;
7. PNBP relaas Pbt. putusan kepada termohon;
8. Biaya redaksi; dan
9. Meterai.

Baca juga: Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak

Kemudian, apabila Anda beragama selain Islam, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat atau istri. Perlu diketahui, panjar biaya perkara perceraian Pengadilan Negeri dapat berbeda dengan yang dikenakan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, biaya perceraian di pengadilan negeri adalah sebagai berikut.

Biaya Pencatatan Perceraian

Sesudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perceraian itu harus dicatatkan di Catatan Sipil. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim helai salinan putusan Pengadilan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat akan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[3]

Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]

1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. kartu keluarga (KK); dan
4. KTP-el.

Pencatatan ini dilakukan dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.[5] Kemudian, setelah melalui tahapan demi tahapan pencatatan sipil, kemudian diterbitkanlah Kutipan Akta Perceraian.[6]

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang merupakan kelanjutan dari proses pencatatan perceraian ini tidak dipungut biaya dan tidak masuk dalam daftar biaya perceraian yang perlu dibayarkan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Baca juga: Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Referensi:

1. Binziad Kadafi. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor W10-A18/85/HK.05/I/2021, diakses pada 15 November 2021 pukul 16.00 WIB;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I B, diakses pada 15 November 2021 pukul 16.21 WIB.

[1] Pasal 21 ayat (1) UU Advokat

[2] Pasal 21 ayat (2) UU Advokat

[4] Pasal 42 ayat (1) Perpres 96/2018

[5] Lihat Pasal 1 angka 2 Perpres 96/2018

[6] Pasal 63 Perpres 96/2018