Jakarta, Kominfo — Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan pidato kunci pada seminar bertajuk ”Ekonomi Indonesia Era Kepemimpinan Baru” yang diselenggarakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-52, Jakarta, Selasa (17/12). Dalam pidatonya, Wapres memaparkan 5 tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini yaitu yang pertama, laju perekonomian dalam negeri, yang menurutnya, cenderung melambat, sebagai akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global yang terjadi karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berkepanjangan, serta risiko geopolitik. Yang kedua, terangnya, kualitas SDM yang masih terbilang rendah. (Baca Juga : Wabup Kobar Himbau Para Siswa Untuk Bijak Bersosial Media) “Data Bank Dunia (World Bank) terkait Human Capital Index (indikator kapasitas dan kualitas SDM sebuah negara dalam pembangunan). Menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lower-middle income (kelompok pendapatan rendah-menengah), dan tertinggal dibanding negara Singapura, Korea, dan Jepang,” paparnya. Yang ketiga, urai Wapres, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Selain itu, tantangan berikutnya ialah masih terdapat ketergantungan terhadap impor, serta perkembangan teknologi digital dan industri 4.0. Untuk itu, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengoptimalkan motor penggerak perekonomian, diantaranya investasi, konsumsi, dan peningkatan ekspor. “Pemerintah juga melakukan serangkaian program dan kegiatan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif, diantaranya penyederhanaan sejumlah regulasi (omnibus law), penyederhanaan birokrasi, dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya. Lebih jauh Wapres menjelaskan, salah satu potensi perekonomian yang sedang dikembangkan pemerintah untuk menjadi arus baru perekonomian Indonesia adalah ekonomi dan keuangan syariah. “Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah,” tegasnya. Wapres mengatakan bahwa dirinya bersama Bapak Presiden akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang difokuskan pada pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. “Industri halal kita masih rendah, bahkan kita selama ini baru menjadi pemberi stempel tentang kehalalan suatu produk dan bahkan menjadi konsumen terbesar produk halal dunia, tapi bukan prodsen produk halal. Ke depan kita harapkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia,” ujarnya. Saat ini, lanjut Wapres, Pemerintah ingin mendorong agar konsep ekonomi syariah dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi dengan konsep ekonomi konvensional. Menurutnya, ada dua aspek penting dari konsep ekonomi syariah. Pertama, sisi keadilan berupa redistribusi pendapatan dan kekayaan secara adil yang akan berdampak pada penurunan kesenjangan dan menciptakan ekonomi dan kesejahteraan yang berkeadilan. “Konsep ekonomi syariah juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat karena sistemnya akan menciptakan pembagian kesejahteraan secara lebih adil, dan pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil pula. Dalam konsep ekonomi syariah aspek pembagian risiko dan keuntungan di antara para pihak menjadi perhatian,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum AEI Fransciscus Welirang menyampaikan laporan terkait kontribusi AEI selama 31 tahun untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. “Asosiasi Emiten Indonesia adalah wadah bagi perusahaan-perusahaan, yang bertujuan untuk turut membantu mengembangkan pasar modal Indonesia, agar dapat menjadi pilar ekonomi yang berkemajuan,” katanya. Acara seminar tersebut merupakan rangkaian peringatan ulang tahun ke-31 AEI. AEI merupakan organisasi non-profit , didirikan sejak tanggal 31 Desember 1988, yang menjadi wadah bagi perusahaan swasta dan BUMN dan telah melakukan Penawaran Umum Efek, baik Saham maupun Obligasi serta tercatat di Bursa Efek Indonesia. (sumber : kominfo.go.id) APBN Tak Kuat Tahan Subsidi BBM Membengkak, Jokowi Harus Bagaimana? pada 21 Nov 2019, 11:35 WIB Diperbarui 21 Nov 2019, 11:35 WIB Pemandangan gedung-gedung bertingkat di Ibukota Jakarta, Sabtu (14/1). Hal tersebut tercermin dari perbaikan harga komoditas di pasar global. (Liputan6.com/Immanuel Antonius) Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah memetakan tiga strategi dan langkah prioritas menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pertama, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan. "Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia," ujar Menko Airlangga di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11). Menko Airlangga meyakini, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi Indonesia dapat tumbuh antara 5,3 persen sampai 5,6 persen di tahun 2020. Angka tersebut terutama didukung oleh investasi yang diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0 persen sampai 7,4 persen dan ekspor yang juga naik di angka 5,5 persen sampai 7,0 persen. Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Liputan6.com/Angga Yuniar) Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5,0 persen sampai 5,5 persen. Sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 4,8 persen sampai 5,0 persen disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen. Kemudian mengenai investasi, Pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan. "Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan," jelas Menko Airlangga. Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Lanjutkan Membaca ↓
POPULER
Berita TerbaruBerita Terkini Selengkapnya |